Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU HKPD Resmi Diundangkan

A+
A-
7
A+
A-
7
Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU HKPD Resmi Diundangkan

Tampilan halaman depan UU 1/2022 tentang HKPD.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi mengundangkan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dokumen UU 1/2022 ini sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan per 5 Januari 2022.

"Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," bunyi bagian pertimbangan UU 1/2022, dikutip Rabu (12/1/2022).

Dengan diundangkannya UU 1/2022, terdapat 2 UU yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU yang dimaksud antara lain UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga: Simak Ulasan Profesional DDTC Soal TCF di Publikasi Internasional

Secara umum, terdapat 4 ketentuan besar pada UU HKPD yakni tentang pajak dan retribusi daerah, transfer ke daerah dan dana desa, pengelolaan belanja daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal perpajakan, pemerintah pusat berencana memperkuat local taxing power melalui penurunan biaya administrasi dan biaya kepatuhan serta perluasan basis pajak, khususnya bagi kabupaten/kota.

Pajak daerah berbasis konsumsi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan diintegrasikan ke dalam 1 jenis pajak yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Tak hanya diintegrasikan, objek PBJT juga diperluas dan diselaraskan dengan objek PPN guna mencegah terjadinya duplikasi pemungutan pajak.

Selanjutnya, kabupaten/kota juga mendapatkan kewenangan untuk memungut opsen PKB dan opsen BBNKB. Opsen dirancang sebagai pengganti dari skema bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Sebaliknya, provinsi mendapatkan kewenangan untuk memungut opsen atas pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) guna meningkatkan pengawasan atas kegiatan tambang di daerah.

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Seluruh ketentuan pajak pada UU HKPD akan diterapkan secara bertahap. Pada Pasal 187 huruf b, UU HKPD mengatur perda pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan.

Khusus mengenai PKB, BBNKB, pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen MBLB, seluruh ketentuan ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan. (sap)

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Program Bayar Pajak Tanpa Denda Dimulai
Topik : UU HKPD, transfer daerah, pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah, opsen pajak, pajak hiburan, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOTA YOGYAKARTA

Permudah Wajib Pajak Bayar PBB, Pemkot Bikin Tabungan Khusus

Selasa, 17 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tagih Tunggakan Pajak, Petugas Bakal Datangi Rumah Pemilik Kendaraan

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian