AMERIKA SERIKAT

Subsidi Obat, Biden Usulkan Kenaikan Tarif 'Pajak' Jaminan Kesehatan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 19 Maret 2023 | 09:30 WIB
Subsidi Obat, Biden Usulkan Kenaikan Tarif 'Pajak' Jaminan Kesehatan

Presiden Amerika Serikat Joe Biden. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Presiden AS Joe Biden mengusulkan kenaikan tarif pajak untuk individu berpenghasilan tinggi guna mendukung program asuransi kesehatan masyarakat (Medicare) yang tercantum dalam anggaran negara 2024.

Joe Biden mengatakan kenaikan tarif pajak untuk individu berpenghasilan tinggi itu dapat mendukung pendanaan Medicare, setidaknya dalam 25 tahun. Ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan subsidi obat-obatan.

“Dengan mengenakan pajak pada individu dengan penghasilan tinggi, kita bisa memperkuat program Medicare untuk beberapa dekade ke depan,” katanya dalam konferensi pers Gedung Putih, dikutip pada Minggu (19/3/2023).

Baca Juga:
Beri Conditional Rebate ke Distributor, Bagaimana Ketentuan Pajaknya?

Namun demikian, usulan tersebut muncul tampaknya bakal menghadapi tantangan dari kongres AS. Terlebih, kondisi keuangan pemerintah saat ini yang sedang diterjang utang yang menjulang sehingga mengancam masa depan Medicare.

Untuk individu tidak kawin dengan penghasilan di atas US$200.000 dan individu yang sudah menikah dengan penghasilan di atas US$250.000, tarif pajak tidak akan dinaikkan.

Namun, untuk individu dengan penghasilan lebih dari US$400.000, tarif pajak diusulkan naik dari semula 3,8% menjadi 5%. Adapun penghasilan US$400.000 tersebut termasuk penghasilan rutin seperti gaji, capital gains, atau usaha.

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Di sisi lain, Biden kembali mengusulkan pemberlakuan pajak minimum atas penghasilan wajib pajak miliarder. Pemerintah mengusulkan pajak minimum sebesar 25% atas seluruh penghasilan, termasuk unrealized capital gains.

"Pajak minimum miliarder diperlukan guna menjamin kelompok 0,01% terkaya di AS membayar pajak dengan tingkat yang sama seperti wajib pajak yang menerima upah," tulis Kementerian Keuangan AS dalam keterangan resminya.

Pajak minimum ini diusulkan berlaku atas wajib pajak dengan kekayaan bersih lebih dari US$100 juta atau kurang lebih Rp1,54 triliun. (sabian/rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi