PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Sri Mulyani Ungkap Tindak Lanjut 3 Agenda Presidensi G-20, Apa Saja?

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 November 2022 | 10:30 WIB
Sri Mulyani Ungkap Tindak Lanjut 3 Agenda Presidensi G-20, Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat megikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022). Ratas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Konferensi Tingat Tinggi (KTT) G-20. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perincian tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan 3 agenda prioritas Presidensi G-20 oleh Indonesia. Ketiganya adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Pertama, terkait dengan transisi energi berkelanjutan, KTT G-20 menyepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai US$20 miliar. Inisiatif ini, ujar Sri Mulyani, akan ditindaklanjuti dengan implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang saat ini sudah mendapat komitmen senilai US$500 juta. Suntikan dana ini akan dipakai untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.

"Ini pihak yang akan mem-follow up adalah PLN karena ini menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, dikutip Selasa (29/11/2022).

Baca Juga:
RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Pemerintah, imbuh menkeu, selanjutnya akan berkoordinasi dengan berbagai independent power plant (IPP) yang selama ini bekerjasama dengan PLN. Pemerintah akan menyerap aspirasi dari para IPP, termasuk jika perlu dukungan kebijakan dan insentif perpajakan atau non-perpajakan.

Kedua, terkait dengan arsitektur kesehatan global, KTT G-20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (pandemic fund) senilai US$1,5 miliar. Menkeu menyampaikan, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dengan menyampaikan proposal untuk penggunaan dana tersebut tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk kerja sama antarnegara.

"Ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan," kata Sri Mulyani.

Baca Juga:
ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Ketiga, terkait dengan transformasi digital, Menkeu mengungkapkan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.

"Selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerja sama di antara negara-negara ASEAN, juga digital currency dari bank sentral, kita juga akan terus mendorong financial inclusion. Ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang terutama nonbank yang basisnya digital," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Senin, 08 April 2024 | 13:30 WIB LEBARAN 2024

Tinjau Arus Mudik, Jokowi Soroti Kemacetan Parah di Merak

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari