Berita
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Sri Mulyani Sebut Perwakilan Dagang AS Tidak Menyoal PPN PMSE

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Sebut Perwakilan Dagang AS Tidak Menyoal PPN PMSE

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  saat memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (16/6/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan langkah pemerintah memungut PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri tidak menjadi soal bagi perwakilan dagang AS.

Sri Mulyani mengatakan investigasi yang dilakukan perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) yang ramai belakangan ini terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh), bukan PPN.

"PPN itu bukan subjek dari surat USTR. USTR ini mempermasalahkan PPh yang merupakan subjek pembicaraan di OECD. PPN ini tidak ada dispute, yang belum settle adalah PPh" kata Sri Mulyani, Selasa (16/6/2020).

Baca Juga: Fitch Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini Minus 2%

Sri Mulyani menekankan selama ini Indonesia masih belum bisa untuk memerintahkan pelaku usaha PMSE untuk turut memungut PPN karena domisili perusahaan tersebut berada di luar negeri.

Meski begitu, PMSE tersebut memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan di Indonesia sehingga penting bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi digital ini.

Perihal pengenaan PPh atas pelaku usaha PMSE, Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal terus berpartisipasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain agar mekanisme pemungutan PPh ini bisa segera disepakati oleh negara-negara mitra.

Baca Juga: Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis

"Ini menjadi pembahasan bilateral dan multilateral bersama-sama. Untuk kepentingan bersama ya inginnya aturannya sama untuk seluruh dunia, ini menjadi objek pembahasan OECD yang sedang berjalan," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menuturkan pihaknya masih menunggu long term solution dari OECD dan memastikan kesepakatan antarnegara dalam pemungutan PPh entitas ekonomi digital.

"Pengenaan PPh ini akan sesuai dengan consensus. Nah, konsensus ini yang kami masih tunggu," tutur Suryo.

Baca Juga: DJP Bakal Libatkan Telkom dalam Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh

Pengenaan PPh atas PMSE luar negeri ini sebenarnya disebutkan pada UU No. 2/2020. Dalam UU tersebut, pengenaan PPh hanya berlaku atas PMSE yang memenuhi ketentuan significant economic presence atau kehadiran ekonomi signifikan.

Namun demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran ekonomi signifikan hingga tata cara pembayaran dan pelaporan PPh tersebut masih akan diatur lebih lanjut lewat PMK. (rig)

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru
Topik : pajak digital, perwakilan dagang AS, USTR, menteri keuangan sri mulyani, DJP, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI