Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Sri Mulyani Sebut Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Sebut Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Hal itu disampaikan menteri keuangan dalam acara daring bertajuk B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force. Menurutnya, ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu yang kemudian berujung pada naiknya permukaan air laut.

“Menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66% hingga 3,45% dari PDB kita pada tahun 2030 karena perubahan iklim,” katanya, dikutip pada Kamis (1/9/2022).

Baca Juga: Ada Kenaikan Harga BBM, Realisasi Belanja K/L Turun 9,5 Persen

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Indonesia dan negara-negara seluruh dunia perlu bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat. Salah satu hal yang urgensi ialah mempercepat dan merancang transisi menuju sumber energi yang bersih dan lebih hijau.

“Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini,” ujar Sri Mulyani.

Menteri keuangan mengungkap anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34% dari total kebutuhan pendanaan iklim senilai Rp3.461 triliun atau Rp266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim hanya Rp89,6 triliun atau 3,9% dari alokasi APBN per tahun.

Baca Juga: Topang Penerimaan, Sri Mulyani: PPN Produk Digital Bakal Makin Penting

Oleh karena itu, sambungnya, kebutuhan pendanaan iklim tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Menurut menkeu, perlu ada rancangan investasi baru agar pemerintah dapat menghadapi dampak-dampak perubahan iklim.

Saat ini, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.

Indonesia juga telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Platform ini diluncurkan agar Indonesia bisa membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.

Baca Juga: Terjerat Kasus Tindak Pidana Pajak, 2 Truk Milik Korporasi Disita DJP

“Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan,” ujar Sri Mulyani. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemenkeu, menkeu sri mulyani, perubahan iklim, presidensi g20, APBN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 November 2022 | 13:30 WIB
INGGRIS

Ada Windfall Tax, Shell Pikir Ulang Rencana Investasi

Selasa, 22 November 2022 | 12:00 WIB
INGGRIS

Inggris Resmi Naikkan Tarif Windfall Tax Migas, Berlaku Hingga 2028

Senin, 21 November 2022 | 16:00 WIB
YUNANI

Danai Subsidi, Yunani Kenakan Windfall Tax dengan Tarif 60%

Senin, 21 November 2022 | 12:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Beri Warning Potensi Kenaikan Harga Pangan di Akhir Tahun

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP