KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut BI Bakal Tanggung Beban Bunga Utang Pemerintah

Dian Kurniati | Senin, 29 Juni 2020 | 17:45 WIB
Sri Mulyani Sebut BI Bakal Tanggung Beban Bunga Utang Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Dalam rapat tersebut Menkeu bersama anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) memaparkan kepada Komisi XI DPR mengenai kebijakan penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mulai menyusun skema berbagi beban (burden sharing) atas pembiayaan APBN 2020 yang meningkat akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BI akan menanggung sebagian beban bunga pemerintah atas pembiayaan pemerintah dalam APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp903,4 triliun.

Adapun total beban bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp66,5 triliun per tahun karena pandemi virus Corona. Hitungan itu berdasarkan asumsi besaran bunga utang SBN 10 tahun sebesar 7,36% per tahun.

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

“BI akan menanggung Rp35,9 triliun atau 53,9% dari total beban bunga utang pemerintah. Jika ditambah remunerasi Rp1,1 triliun, sharing BI kepada pemerintah akan mencapai Rp37 triliun atau 54,8%,” tuturnya, Senin (29/6/2020).

Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan untuk belanja penanganan Covid-19 dibagi dalam dua segmen yaitu belanja barang dan belanja nonbarang. Untuk belanja barang antara lain seperti belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan untuk pemerintah daerah

Total pembiayaan belanja barang mencapai Rp397,6 triliun terdiri atas belanja kesehatan senilai Rp87,55 triliun, program perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, dan dukungan sektoral termasuk pemda senilai Rp106,11 triliun.

Baca Juga:
Awasi BKC Ilegal, DJBC Sudah Lakukan 6.000 Penindakan selama Kuartal I

Sementara untuk pembiayaan belanja nonbarang mencapai Rp505,86 triliun terdiri atas insentif untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif untuk korporasi sebesar Rp53,37 triliun, dan insentif lainnya sebesar Rp329,03 triliun.

“Kami sekarang dengan Bank Indonesia sedang melakukan finalisasi mengenai perhitungan komponen dan berapa yang issuance ke market dan issuance private placement ke Bank Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi