Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Pengawasan Ekspor-Impor Barang Lartas

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Pengawasan Ekspor-Impor Barang Lartas

Ilustrasi. (nle.kemenkeu.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengatur kembali ketentuan mengenai pengawasan impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan (lartas).

Pengaturan kembali dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem logistik sekaligus menyesuaikan ketentuan pengawasan barang lartas dengan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE). Penyesuaian ketentuan pengawasan barang lartas tersebut tertuang dalam PMK 141/2020.

“Untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu menyesuaikan kembali ketentuan ... dengan penerapan ekosistem logistik nasional,” demikian penggalan bunyi salah satu pertimbangan PMK 141/2020, dikutip pada Selasa (13/10/2020)

Baca Juga: Apa Itu Pelintas Batas?

Adanya penyesuaian barang lartas dengan NLE membuat Sistem Komputer Pelayanan (SKP) kini dapat melakukan pertukaran data dengan sistem NLE. Adapun SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean untuk pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Adapun NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen international. Penyelarasan tersebut dilakukan sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

Sistem NLE berorientasi pada kerja sama antarinstansi pemerintah dan swasta dan dilakukan melalui pertukaran data, simplifikasi proses, serta penghapusan repetisi dan duplikasi. NLE juga didukung dengan sistem teknologi informasi yang dapat menghubungkan sistem logistik yang sudah ada.

Baca Juga: Ini Fokus Pengawasn Itjen Kemenkeu untuk DJP dan DJBC

Selain itu, data perizinan terkait impor atau ekspor barang lartas kini dapat digunakan untuk kepentingan percepatan logistik nasional. Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP kini juga dapat menggunakan dan memanfaatkan data dari NLE untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan.

Beleid ini juga mengubah setidaknya 2 ketentuan. Pertama, saat ini daftar barang lartas dicantumkan dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan SKP. Pencantuman daftar barang lartas ini ditujukan sebagai referensi mengenai barang lartas. Simak “Apa Itu Barang Lartas?

Kedua, penelitian terhadap pemenuhan ketentuan peraturan barang lartas terhadap importir atau eksportir kini dilakukan melalui SINSW dan SKP. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian dokumen lartas juga tetap dapat melakukan penelitian terhadap importir atau eksportir.

Baca Juga: Pemberian Fasilitas Perpajakan Impor Vaksin dan Alkes Rp6,2 Triliun

Pada saat PMK ini berlaku, daftar barang lartas yang tercantum dalam SINSW dan/atau SKP masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Beleid yang diundangkan pada 2 Oktober 2020 ini berlaku 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut PMK 224/2015. (kaw)

Topik : PMK 141/2020, PMK 224/2015, National Logistic Ecosystem, NLE, ekpor, impor, lartas, bea cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 11:09 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Bea Cukai Ulang Tahun ke-75, Ini Kado dari Sri Mulyani

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PAKISTAN

Pakistan Bebaskan PPN Impor Buah-Buahan dari Afganistan

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 17:57 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Begini Aturan dan Tampilan Meterai Elektronik

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:19 WIB
METERAI ELEKTRONIK

PR Sri Mulyani untuk DJP: Perluas Pemahaman tentang Meterai Elektronik

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KINERJA FISKAL

Meski Tumbuh, Setoran Pajak Sektor Manufaktur Masih Tertekan Insentif

Kamis, 28 Oktober 2021 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK