BERITA TERKINI
Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini
Ketentuan Perpanjangan Batas Pelaporan SPT Tahunan sesuai PMK 81/2024
Tunjuk Kuasa WP, Konsultan Pajak Harus Terdaftar di DJP dan SIKOP
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini
Ketentuan Perpanjangan Batas Pelaporan SPT Tahunan sesuai PMK 81/2024
Tunjuk Kuasa WP, Konsultan Pajak Harus Terdaftar di DJP dan SIKOP
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
DDTC Logo

Berkaitan dengan "PMK 224/2015"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Pengawasan Ekspor-Impor Barang LartasSri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Pengawasan Ekspor-Impor Barang Lartas
PMK 141/2020

Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Pengawasan Ekspor-Impor Barang Lartas

Berita
• 13 Okt 2020