Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa itu Barang Lartas?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa itu Barang Lartas?

Ilustrasi. (Foto: gotostcroix.com)

Di tengah tekanan efek virus Corona, Pemerintah berencana menghapus 749 kode HS lebih dari separuh barang impor yang masuk dalam daftar larangan atau pembatasan (lartas) guna mempermudah proses importasi bahan baku industri manufaktur

Tak hanya itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan mengurus izin impor komoditas lartas dengan proses super cepat terhadap 500 importir bereputasi sangat baik yang masuk dalam daftar Authorized Economic Operator (AEO) dan mitra utama.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Barang Lartas?
MERUJUK pada Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.4/2007 JO PMK 224/PMK.4/2015, barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari daerah pabean.

Baca Juga: Perketat Pengawasan di Perbatasan, DJBC Teken Kerja Sama dengan Polri

Alasan utama diberlakukannya barang lartas adalah melindungi kepentingan nasional. Barang lartas tercantum dalam sebuah daftar yang diterbitkan oleh instansi teknis kepada Menteri Keuangan, dan diawasi oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC).

Instansi teknis yang dimaksud adalah yang berwenang menetapkan peraturan lartas atas barang impor atau ekspor di antaranya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pengawasan Barang Lartas
SEPERTI yang telah dijabarkan, DJBC merupakan pihak yang berwenang mengawasi barang lartas. DJBC berhak menegah barang yang masuk kategori lartas, tetapi tidak dilengkapi perizinan dari Instansi teknis terkait.

Baca Juga: DJBC Klaim Fasilitas Kepabeanan Bantu Industri Pulih Lebih Cepat

DJBC juga berwenang menegah barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah barang tersebut termasuk kategori lartas atau tidak. Penegahan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai di antaranya mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

Penegahan juga dapat menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai.

Lebih lanjut, atas barang yang ditegah importir atau eksportir harus mengurus perizinan pada instansi terkait. Dalam hal importir tidak dapat mengurus perizinan, maka importir dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian.

Baca Juga: Hari Pabean Internasional 2023, DJBC Jamin Aspek Pengawasan Makin Kuat

Namun, apabila importir tidak mengurus izin atas barang yang ditegah dalam waktu lebih dari 30 hari maka status barang tersebut menjadi Barang Tidak Dikuasai.

Ketentuan barang lartas ini berlaku untuk semua jenis importasi, baik impor umum, impor barang kiriman melalui PJT atau Pos maupun melalui terminal kedatangan penumpang.

Pengecualian atas barang lartas hanya berdasarkan pada perizinan yang diatur dalam peraturan dari instansi teknis terkait. Jika peraturan itu tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, DJBC tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang.

Baca Juga: Tak Patuh Beritahukan BKC yang Selesai Dibuat, DJBC Ingatkan Sanksinya

Contoh Barang Lartas
BARANG lartas lebih didasarkan pada konvensi internasional dimana Indonesia sebagai anggota World Custom Organization maupun World Trade Organization dan praktik kepabeanan internasional, telah meratifikasi dan menerapkan ketentuan konvensi dalam sistem perundang-undangan nasionalnya (Ali Purwito, 2010)

Pertimbangan yang mendasari penetapan barang lartas di antaranya karena mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, dan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual.

Selain itu, pemberlakuan lartas juga untuk melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem, serta berdasarkan perjanjian internasional.

Baca Juga: PMK 161/2022 Berlaku Mulai 13 Februari, DJBC Ingatkan Pengusaha BKC

Lartas juga bertujuan untuk mencegah segala bentuk perdagangan internasional terhadap fauna atau flora yang masuk dalam daftar Appendix Cites atau daftar yang dilarang.

Contoh barang lartas dalam kegiatan impor di antaranya seperti barang bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), psikotropika, dan narkotika.

Lalu, untuk contoh barang lartas dalam kegiatan ekspor di antaranya seperti rotan dalam bentuk utuh yang masih mentah/segar, atau anak ikan arwana ukuran di bawah 10 cm. (rig)

Baca Juga: Komwasjak Wajib Rapat 3 Bulan Sekali dengan DJP-DJBC dan Instansi Lain

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, lartas, barang impor, djbc

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Regaleey Setyaki

Selasa, 13 Oktober 2020 | 18:06 WIB
saya kirim barang dari jepang alat pancing bulan lalu saya kirim tidak terkena lartas terus sekarang kirim kenak lartas trus saya harus berbuat gimana supaya bisa jalan lagi barang saya padahal di bea cukai sudah keluar biayaya pajak nya
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEP-211/BC/2022

DJBC Terapkan Secara Penuh Sistem Aplikasi KEK di 5 Kawasan Ini

Rabu, 11 Januari 2023 | 12:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Expatriate Tax Regime?

Rabu, 11 Januari 2023 | 09:30 WIB
PMK 190/2022

PMK 190/2022 Terbit, DJBC Minta Importir Pahami Perubahan Aturan Ini

Selasa, 10 Januari 2023 | 11:17 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Sparing?

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T