Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa itu Barang Lartas?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa itu Barang Lartas?

Ilustrasi. (Foto: gotostcroix.com)

Di tengah tekanan efek virus Corona, Pemerintah berencana menghapus 749 kode HS lebih dari separuh barang impor yang masuk dalam daftar larangan atau pembatasan (lartas) guna mempermudah proses importasi bahan baku industri manufaktur

Tak hanya itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan mengurus izin impor komoditas lartas dengan proses super cepat terhadap 500 importir bereputasi sangat baik yang masuk dalam daftar Authorized Economic Operator (AEO) dan mitra utama.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Barang Lartas?
MERUJUK pada Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.4/2007 JO PMK 224/PMK.4/2015, barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari daerah pabean.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Alasan utama diberlakukannya barang lartas adalah melindungi kepentingan nasional. Barang lartas tercantum dalam sebuah daftar yang diterbitkan oleh instansi teknis kepada Menteri Keuangan, dan diawasi oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC).

Instansi teknis yang dimaksud adalah yang berwenang menetapkan peraturan lartas atas barang impor atau ekspor di antaranya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pengawasan Barang Lartas
SEPERTI yang telah dijabarkan, DJBC merupakan pihak yang berwenang mengawasi barang lartas. DJBC berhak menegah barang yang masuk kategori lartas, tetapi tidak dilengkapi perizinan dari Instansi teknis terkait.

Baca Juga: DJBC Jajaki Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Lombok

DJBC juga berwenang menegah barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah barang tersebut termasuk kategori lartas atau tidak. Penegahan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai di antaranya mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

Penegahan juga dapat menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai.

Lebih lanjut, atas barang yang ditegah importir atau eksportir harus mengurus perizinan pada instansi terkait. Dalam hal importir tidak dapat mengurus perizinan, maka importir dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Namun, apabila importir tidak mengurus izin atas barang yang ditegah dalam waktu lebih dari 30 hari maka status barang tersebut menjadi Barang Tidak Dikuasai.

Ketentuan barang lartas ini berlaku untuk semua jenis importasi, baik impor umum, impor barang kiriman melalui PJT atau Pos maupun melalui terminal kedatangan penumpang.

Pengecualian atas barang lartas hanya berdasarkan pada perizinan yang diatur dalam peraturan dari instansi teknis terkait. Jika peraturan itu tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, DJBC tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang.

Baca Juga: Setoran Pungutan Kepabeanan & Cukai Elektronik Bisa Lewat Wajib Pungut

Contoh Barang Lartas
BARANG lartas lebih didasarkan pada konvensi internasional dimana Indonesia sebagai anggota World Custom Organization maupun World Trade Organization dan praktik kepabeanan internasional, telah meratifikasi dan menerapkan ketentuan konvensi dalam sistem perundang-undangan nasionalnya (Ali Purwito, 2010)

Pertimbangan yang mendasari penetapan barang lartas di antaranya karena mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, dan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual.

Selain itu, pemberlakuan lartas juga untuk melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem, serta berdasarkan perjanjian internasional.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Ini Kata Dirjen Bea dan Cukai

Lartas juga bertujuan untuk mencegah segala bentuk perdagangan internasional terhadap fauna atau flora yang masuk dalam daftar Appendix Cites atau daftar yang dilarang.

Contoh barang lartas dalam kegiatan impor di antaranya seperti barang bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), psikotropika, dan narkotika.

Lalu, untuk contoh barang lartas dalam kegiatan ekspor di antaranya seperti rotan dalam bentuk utuh yang masih mentah/segar, atau anak ikan arwana ukuran di bawah 10 cm. (rig)

Baca Juga: ‘Kami Menjembatani Masyarakat dengan Eksportir’

Topik : kamus pajak, lartas, barang impor, djbc
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Regaleey Setyaki

Selasa, 13 Oktober 2020 | 18:06 WIB
saya kirim barang dari jepang alat pancing bulan lalu saya kirim tidak terkena lartas terus sekarang kirim kenak lartas trus saya harus berbuat gimana supaya bisa jalan lagi barang saya padahal di bea cukai sudah keluar biayaya pajak nya
1
artikel terkait
Rabu, 07 Oktober 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 06 Oktober 2020 | 17:30 WIB
KINERJA DITJEN BEA CUKAI
Senin, 05 Oktober 2020 | 18:13 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Oktober 2020 | 12:03 WIB
HUT KE-74 DJBC
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA