Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

Tampilan slide paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan ketentuan pajak dan retribusi daerah perlu direvisi melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) guna menyelesaikan tantangan perpajakan daerah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian lantaran rasio pajak daerah dan retribusi daerah cenderung mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Perubahan kebijakan PDRD ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah tetapi dengan administrative dan compliance cost yang rendah," katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang tergolong amat banyak juga menimbulkan permasalahan dari sisi kepatuhan, baik dari masyarakat maupun dunia usaha, karena menimbulkan biaya administrasi dan ekonomi yang tinggi.

Melalui RUU HKPD, jumlah jenis retribusi daerah akan dipangkas dari menjadi 18 jenis dari 32 jenis. Salah satu jenis retribusi yang akan dihapuskan pemerintah di antaranya retribusi izin gangguan atau hinder ordonantie (HO).

Untuk pajak daerah, lanjut menkeu, pajak-pajak yang berbasis pada transaksi mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir akan digabungkan ke dalam 1 jenis pajak yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

"Jadi dia memasukkan semua menjadi 1 jenis. Ini menyelaraskan objek pajak pusat dan pajak daerah. Ini juga menyederhanakan administrasi perpajakannya dan memudahkan pemantauan pemungutan pajak yang makin terintegrasi di daerah," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, sambungnya, RUU HKPD juga mengusulkan pengenaan pajak alat berat dan penyesuaian ketentuan pajak penerangan jalan. Hal tersebut dilakukan karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah juga mengusulkan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Opsen PKB dan BBNKB akan menjadi hak pemkab/pemkot, sedangkan opsen pajak MBLB akan menjadi hak pemprov.

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

"Sebagai sumber penerimaan baru provinsi, [opsen pajak MBLB] ditujukan untuk memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah," jelas Sri Mulyani. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, RUU HKPD, rasio pajak, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak