Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Akses Dana RI di Swiss Kini Terbuka

0
0
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia akan menggali potensi pajak yang bisa diperoleh melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Swiss untuk menjalankan pertukaran akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program Automatic Exchange of Information (AEoI) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi para wajib pajak Indonesia yang sengaja menyimpan hartanya di luar negeri untuk meminimalisir pengenaan pajak di Indonesia.

“Saya yakin dengan adanya AEoI, maka akan semakin terlihat jumlah potensi perpajakan dan penerimaan dari wajib pajak yang selama ini belum menyampaikan pelaporan pajak secara benar. Jadi, akses ke dana yang disimpan di Swiss kini terbuka,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan berdasarkan program pengampunan pajak, bisa terlihat banyak wajib pajak Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. Sayangnya, ia tidak bisa menyebutkan potensi atas nilai pajak yang diperoleh melalui kerjasama RI dengan Swiss.

“Kami tidak akan katakan berapa jumlah potensi yang bisa diperoleh. Tapi yang terpenting adalah semua tempat yang biasanya menjadi tempat aman untuk menutupi dan menyembunyikan dari berbagai macam kewajiban perpajakan telah setuju untuk melakukan AEoI,” tuturnya. 

Dia menambahkan dengan AEoI negara berkembang yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan akses informasi terhadap wajib pajak sudah semakin mudah, khususnya bagi wajib pajak yang secara mudah melakukan penghindaran maupun penutupan kewajiban dalam menyetorkan pajaknya.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

Ia mengakui masih adanya wajib pajak RI yang menyimpan harta di negara yang masih satu regional dengan Indonesia, seperti di Singapura dan Hong Kong. Namun, ia menyatakan Hong Kong juga sudah setuju bekerja sama dengan RI, dan ia optimis Singapura akan mempersiapkan kerja sama dengan RI.

"Kami berharap Singapura ikut, sehingga bisa menutup kemungkinan negara yang menadah tax evasion. Kami pun akan melihat negara tertentu yang dulu dikecualikan seperti Singapura, saya yakin karena mereka memiliki syarat yang sama dengan Swiss dan Hong Kong.” (Gfa/Amu)

Baca Juga: Ini Tugas Direktorat Data & Informasi Perpajakan

“Saya yakin dengan adanya AEoI, maka akan semakin terlihat jumlah potensi perpajakan dan penerimaan dari wajib pajak yang selama ini belum menyampaikan pelaporan pajak secara benar. Jadi, akses ke dana yang disimpan di Swiss kini terbuka,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan berdasarkan program pengampunan pajak, bisa terlihat banyak wajib pajak Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. Sayangnya, ia tidak bisa menyebutkan potensi atas nilai pajak yang diperoleh melalui kerjasama RI dengan Swiss.

“Kami tidak akan katakan berapa jumlah potensi yang bisa diperoleh. Tapi yang terpenting adalah semua tempat yang biasanya menjadi tempat aman untuk menutupi dan menyembunyikan dari berbagai macam kewajiban perpajakan telah setuju untuk melakukan AEoI,” tuturnya. 

Dia menambahkan dengan AEoI negara berkembang yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan akses informasi terhadap wajib pajak sudah semakin mudah, khususnya bagi wajib pajak yang secara mudah melakukan penghindaran maupun penutupan kewajiban dalam menyetorkan pajaknya.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

Ia mengakui masih adanya wajib pajak RI yang menyimpan harta di negara yang masih satu regional dengan Indonesia, seperti di Singapura dan Hong Kong. Namun, ia menyatakan Hong Kong juga sudah setuju bekerja sama dengan RI, dan ia optimis Singapura akan mempersiapkan kerja sama dengan RI.

"Kami berharap Singapura ikut, sehingga bisa menutup kemungkinan negara yang menadah tax evasion. Kami pun akan melihat negara tertentu yang dulu dikecualikan seperti Singapura, saya yakin karena mereka memiliki syarat yang sama dengan Swiss dan Hong Kong.” (Gfa/Amu)

Baca Juga: Ini Tugas Direktorat Data & Informasi Perpajakan
Topik : pertukaran informasi pajak, aeoi, perppu no 1 2017, rahasia perbankan
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI