Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

A+
A-
8
A+
A-
8
Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Berfoto bersama dalam sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang digelar KPP Pratama Medan Polonia.

MEDAN, DDTCNews – KPP Pratama Medan Polonia menggelar sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu topik yang dibahaas dalam acara yang melibatkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan ini adalah program pengungkapan sukarela (PPS).

Kepala KPP Pratama Medan Polonia Augus Hendra Simatupang mengatakan negara masih membutuhkan pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi. UU HPP digunakan untuk memperluas basis pemajakan sehingga penerimaan negara tercapai.

Salah satu terobosan pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak berupa PPS. Melalui program ini, pemerintah mengajak seluruh wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

“Dalam sosialisasi ini kami akan menyampaikan tentang program pengungkapan sukarela dan bagaimana cara untuk ikut berpartisipasi,” jelas Augus dalam sambutannya, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Medan Polonia Rudi Wijaya menjelaskan PPS memiliki 2 skema. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016—2020.

“Program PPS ini akan berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program ini mendorong masyarakat untuk mengungkapkan baik harta maupun utangnya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan,” katanya.

Baca Juga: Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Untuk mengikuti program ini, wajib pajak mendeklarasikan harta bersih yang belum dilaporkan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta secara online. Atas harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final.

Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Dalam acara tersebut, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatra Utara (Sumut) I Musthafa Kemal Nasution mengatakan UU HPP lahir dengan berlandaskan sejumlah asas seperti keadilan, kesederhanaan, dan efisiensi. Ada pula kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Ketua IKPI Cabang Medan Barry Kusuma menyampaikan apresiasi dengan berlangsungnya kegiatan sosialisasi mengenai UU HPP. Dia menyatakan dukungan penuh bagi KPP Pratama Medan Polonia untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan UU HPP.

“Apalagi, salah satu materi di dalamnya, yaitu program pengungkapan sukarela yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Harapannya, setelah mengikuti sosialisasi ini, masyarakat menjadi paham tentang apa sebenarnya program pengungkapan sukarela itu,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan sesi tanya-jawab yang dibagi dalam beberapa sesi. Penyuluh Kanwil DJP Sumut I dan KPP Pratama Medan Polonia serta Staf Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Efendi Rangkuti tampil menjawab pertanyaan. (kaw)

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Topik : daerah, pajak, KPP Pratama Medan Polonia, UU HPP, PPS, Kanwil DJP Sumut I

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Rabu, 08 Desember 2021 | 23:16 WIB
Sosialisasi peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap suatu peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak memiliki pengetahuan yang menyeluruh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan tersebut.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap