Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

A+
A-
3
A+
A-
3
Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam webinar Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Jumat (30/7/2021)

JAKARTA, DDTCNews - Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s length principle (ALP) saat pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai isu di antaranya perihal analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19.

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan data pembanding idealnya merupakan data dari periode yang sama dengan transaksi. Namun, masalah akan timbul ketika data pembanding yang tersedia merupakan data situasi yang belum terdampak pandemi.

"Ini menjadi risiko tambahan saat margin turun atau semisal mengalami kerugian. Tentu ketika diuji kewajarannya, bisa-bisa gap antara apa yang dikatakan wajar dengan realita laba operasionalnya akan makin besar,” katanya dalam webinar Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Jumat (30/7/2021)

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Untuk itu, lanjut Yusuf, penting untuk menjustifikasi penurunan laba yang terjadi bukan disebabkan transaksi afiliasi, melainkan faktor eksternal. Terkait dengan hal ini, OECD telah merilis panduan untuk mengatasi isu terkait dengan analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19.

Pertama, pendokumentasian secara contemporaneous, tetapi dengan pertimbangan komersial dan wajar. Opsi ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian yang akurat untuk mencerminkan kondisi akibat Covid-19. Penyesuaian atau comparability adjustment dapat dilakukan sepanjang merefleksikan kondisi sebenarnya serta didukung bukti dan dikuantifikasi.

Kedua, pendekatan ex-post atau pengujian transaksi afiliasi menggunakan data dan informasi yang tersedia setelah tahun pajak berakhir. Namun, opsi ini hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan otoritas pajak yurisdiksi yang relevan.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Yusuf menyebut di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur opsi kedua. Untuk itu, opsi ini masih grey area apakah bisa dilakukan atau tidak. Akan tetapi, opsi ini dapat dipertimbangkan saat opsi pertama tidak bisa dilakukan.

Ketiga, penggunaan lebih dari satu metode transfer pricing. Yusuf menjelaskan hal lain yang perlu diperhatikan saat pandemi yaitu transaksi khusus tetap harus memperhatikan ALP. Misal, pembiayaan intragrup, jasa intragrup, transaksi aset tak berwujud, dan restrukturisasi bisnis.

Dia menekankan penting untuk mengetahui fakta dan kondisi yang menyebabkan laba menjadi turun saat pandemi. Hal tersebut juga harus didokumentasikan dengan tepat, bahkan dikuantifikasi sehingga bisa dilakukan penyesuaian data secara akurat untuk kemudian disusun menjadi transfer pricing documentation (TP Doc).

Baca Juga: Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Nanti, TP Doc tersebut akan menjadi basis wajib pajak saat pemeriksaan. Data yang disusun dalam TP Doc tentunya harus dibuktikan. Idealnya, wajib pajak harus dapat menyiapkan bukti-bukti tersebut sejak awal.

“Untuk itu, manajemen risiko sektor transfer pricing ke depan adalah melalui strategi Transfer Pricing Control Framework. Artinya, transfer pricing documentation harus disiapkan dari awal sehingga kita sudah siap saat pemeriksaan,” sebut Yusuf.

Sebagai informasi, webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 2 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (rig)

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Topik : ddtc tax audit, DDTC Academy, transfer pricing, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya