Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

A+
A-
3
A+
A-
3
Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam webinar Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Jumat (30/7/2021)

JAKARTA, DDTCNews - Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s length principle (ALP) saat pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai isu di antaranya perihal analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19.

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan data pembanding idealnya merupakan data dari periode yang sama dengan transaksi. Namun, masalah akan timbul ketika data pembanding yang tersedia merupakan data situasi yang belum terdampak pandemi.

"Ini menjadi risiko tambahan saat margin turun atau semisal mengalami kerugian. Tentu ketika diuji kewajarannya, bisa-bisa gap antara apa yang dikatakan wajar dengan realita laba operasionalnya akan makin besar,” katanya dalam webinar Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Jumat (30/7/2021)

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Untuk itu, lanjut Yusuf, penting untuk menjustifikasi penurunan laba yang terjadi bukan disebabkan transaksi afiliasi, melainkan faktor eksternal. Terkait dengan hal ini, OECD telah merilis panduan untuk mengatasi isu terkait dengan analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19.

Pertama, pendokumentasian secara contemporaneous, tetapi dengan pertimbangan komersial dan wajar. Opsi ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian yang akurat untuk mencerminkan kondisi akibat Covid-19. Penyesuaian atau comparability adjustment dapat dilakukan sepanjang merefleksikan kondisi sebenarnya serta didukung bukti dan dikuantifikasi.

Kedua, pendekatan ex-post atau pengujian transaksi afiliasi menggunakan data dan informasi yang tersedia setelah tahun pajak berakhir. Namun, opsi ini hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan otoritas pajak yurisdiksi yang relevan.

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Yusuf menyebut di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur opsi kedua. Untuk itu, opsi ini masih grey area apakah bisa dilakukan atau tidak. Akan tetapi, opsi ini dapat dipertimbangkan saat opsi pertama tidak bisa dilakukan.

Ketiga, penggunaan lebih dari satu metode transfer pricing. Yusuf menjelaskan hal lain yang perlu diperhatikan saat pandemi yaitu transaksi khusus tetap harus memperhatikan ALP. Misal, pembiayaan intragrup, jasa intragrup, transaksi aset tak berwujud, dan restrukturisasi bisnis.

Dia menekankan penting untuk mengetahui fakta dan kondisi yang menyebabkan laba menjadi turun saat pandemi. Hal tersebut juga harus didokumentasikan dengan tepat, bahkan dikuantifikasi sehingga bisa dilakukan penyesuaian data secara akurat untuk kemudian disusun menjadi transfer pricing documentation (TP Doc).

Baca Juga: Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Nanti, TP Doc tersebut akan menjadi basis wajib pajak saat pemeriksaan. Data yang disusun dalam TP Doc tentunya harus dibuktikan. Idealnya, wajib pajak harus dapat menyiapkan bukti-bukti tersebut sejak awal.

“Untuk itu, manajemen risiko sektor transfer pricing ke depan adalah melalui strategi Transfer Pricing Control Framework. Artinya, transfer pricing documentation harus disiapkan dari awal sehingga kita sudah siap saat pemeriksaan,” sebut Yusuf.

Sebagai informasi, webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 2 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (rig)

Baca Juga: Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Topik : ddtc tax audit, DDTC Academy, transfer pricing, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jaga Kepatuhan WP dan Keadilan Pajak, Konsultan Punya Peran Penting

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:00 WIB
PAKISTAN

Kejar Penerimaan Negara, Pajak Isi Ulang Pulsa Naik Jadi 15 Persen

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pulihkan Sektor UMKM, Plafon KUR 2022 Naik Jadi Rp373 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Soroti Dana Simpanan Pemda di Bank yang Masih Tinggi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

India Batalkan BMAD Produk Benang Pintal Poliester, Begini Kata Mendag

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018