Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Tarif PPN Final yang Ideal, Mayoritas Pengisi Survei Pilih Ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Tarif PPN Final yang Ideal, Mayoritas Pengisi Survei Pilih Ini

Ilustrasi. Pelaku UMKM merapikan tas jualannya saat Pameran UMKM MTQ V Korpri 2021 di MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (14/11/2021). ANTARA FOTO/Jojon/YU

JAKARTA, DDTCNews – Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final sebesar 1%-3% dinilai menjadi tarif yang ideal dikenakan untuk pelaku UMKM.

Hal tersebut tergambar dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 21 Oktober—8 November 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 66,67% menyatakan setuju dengan penerapan PPN final untuk UMKM.

Dari 177 pengisi survei tersebut, sebanyak 85,3% menilai tarif sebesar 1%-3% ideal digunakan dalam skema PPN final untuk UMKM. Sisanya menilai tarif yang ideal antara 4% hingga 11%. Hal ini sejalan dengan beberapa komentar peserta dalam kolom debat.

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Wahyu A. Siregar mengatakan pengenaan tarif yang relatif moderat antara 1% hingga 2% tidak akan memberatkan pelaku UMKM. Apalagi, UMKM juga telah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

“PKP yang termasuk golongan ‘menengah’ dalam UMKM justru akan makin diuntungkan karena beban pajak akan lebih rendah daripada menggunakan tarif lama,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam PMK 74/2010 diatur ketentuan yang memungkinkan PKP dengan peredaran usahanya tidak lebih dari Rp1,8 miliar dalam 1 tahun untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Bila menggunakan pedoman penghitungan tersebut, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan JKP sebesar 60% dari pajak keluaran dan penyerahan BKP sebesar 70% dari pajak keluaran. Artinya, PKP menyetorkan PPN 4% atas penyerahan JKP atau 3% atas penyerahan BKP.


Selain itu, sebanyak 45,7% pengisi survei menilai dasar pengenaan pajak (DPP) terkait dengan PPN final sebaiknya menggunakan peredaran bruto. Di sisi lain, ada 41,1% pengisi survei yang memilih nilai transaksi sebagai DPP.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Sejumlah pengisi kolom komentar debat juga mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan tarif dan DPP dalam pengenaan PPN. Hal tersebut sama krusialnya dengan penentuan sektor dan batasan omzet. Simak ‘Soal Batasan Omzet dan Sektor Pengguna PPN Final, Ini Hasil Surveinya’.

“Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menerapkan dasar pengenaan pajaknya. Jangan sampai niat baik ini malah menjadi beban bagi para pengusaha UMKM umumnya, mikro dan kecil pada khususnya,” kata Agus Kurniawan.

Silaturachmi menilai pengenaan PPN final terhadap UMKM berisiko memberatkan konsumen sekaligus dapat memicu peredaran barang ilegal. Menurutnya, pengenaan PPN final akan berdampak pada harga jual barang yang diproduksi UMKM yang bisa makin tinggi.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

“Untuk dasar pengenaan tarif PPN final sebaiknya dikenakan berdasarkan nilai transaksinya, bukan berdasarkan peredaran usahanya, sehingga nantinya pelaku UMKM tidak merasa terbebani,” katanya.


Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan skema pemungutan PPN final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut, pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Adapun ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘UU HPP Diundangkan, Pemerintah Matangkan Aturan PPN Final’. (kaw)

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil
Topik : survei, survei pajak, survei PPN final, pajak, debat, debat pajak, PPN, PPN final, UU HPP, UMKM, DPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital