Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Soal Batasan Omzet dan Sektor Pengguna PPN Final, Ini Hasil Surveinya

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Batasan Omzet dan Sektor Pengguna PPN Final, Ini Hasil Surveinya

Ilustrasi. Pengunjung melihat produk busana muslim di salah satu kios di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, (9/10/2021).  ANTARA FOTO/ Reno Esnir/nz

JAKARTA, DDTCNews – Batasan peredaran usaha (omzet) yang ideal bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat menggunakan skema pajak pertambahan nilai (PPN) final paling tinggi Rp4,8 miliar per tahun.

Hal tersebut tergambar dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 21 Oktober—8 November 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 66,67% menyatakan setuju dengan penerapan PPN final untuk UMKM.

Dari 177 pengisi survei tersebut, sebanyak 39,5% menilai batasan omzet yang ideal bagi PKP yang bisa menerapkan PPN final maksimal Rp4,8 miliar. Sementara itu, 27,9% pengisi survei memilih maksimal Rp1,8 miliar. Kemudian, sebanyak 24% memilih batasan omzet kurang dari Rp500 juta.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Dwi Utomo, dalam komentarnya di kolom debat, menilai skema PPN final dengan tarif yang lebih ringkas cukup adil bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet antara Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar.

Fadila Dwi Widyastuti mengatakan masih banyak potensi pajak, termasuk dari kelompok UMKM. Dengan adanya kemudahan melalui PPN final, potensi itu bisa diambil. Apalagi, menurutnya, pelaku usaha dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar di kota-kota besar bisa memiliki profit di atas Rp100 juta per bulan.

“Dan banyak dari kalangan tersebut yang belum memiliki NPWP. Dengan adanya PPN final tersebut, diharapkan tax ratio akan semakin naik dan penerimaan negara bisa menjadi optimal,” ujar Fadila.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Dalam ulasan sebelumnya juga disampaikan, penerapan PPN final berpotensi mendorong pelaku UMKM untuk menjadi PKP. Simak ‘75,2% Pengisi Survei Setuju Penerapan PPN Final Bakal Mudahkan UMKM’.


Awan berpendapat PPN final akan sangat membantu bagi para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan dan kebingungan menghitung PPN yang harus disetor. Hal ini terutama bagi pelaku UMKM yang tidak bisa memiliki pajak masukan.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

“Contohnya seperti pedagang pakaian di Tanah Abang. Mereka menggunakan banyak sekali tenaga rumahan dan freelance dalam pembuatan pakaiannya, sedangkan kainnya mereka beli dari pengrajin di daerah-daerah yang mana sebagian besar tidak mengeluarkan faktur pajak,” ujarnya.

Menurut Awan, jika PPN final bisa berlaku dengan rapi dan akurat untuk semua orang sesuai dengan kategorinya, para pedagang pasti bersedia menjadi PKP. Namun, sambungnya, masalah bisa muncul ketika ada yang membandingkan pelaku usaha yang menggunakan PPN final dan PPN normal.

Dari sisi sektor, hasil survei juga menunjukkan sebanyak 68,2% responden memilih perdagangan sebagai sektor pengguna PPN final. Urutan kedua dan ketiga adalah sektor logistik (58,9%) dan sektor pariwisata (50,4%).

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023


Davin Andika mengingatkan pemerintah mengenai sensitifnya pajak terhadap sektor usaha. Menurutnya, penentuan sektor dan jenis barang/jasa kena pajak yang dikenai PPN final menjadi salah satu aspek yang krusial.

“Apabila pemerintah kurang tepat dalam menentukan sektor atau jenis barang/jasa yang akan dikenakan PPN final atau besaran tarifnya, dampaknya malah akan menjadi kebalikan dari tujuan semula yang diharapkan,” ujarnya.

Baca Juga: Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Berdasarkan pada hasil survei, barang kena pajak yang paling banyak dipilih responden agar bisa dikenai PPN final adalah perlengkapan rumah tangga (51,2%). Kemudian, barang kena pajak selanjutnya adalah alat kesehatan (44,2%), obat-obatan (40,3%), pulsa (40,3%), dan pakaian (38,8%).


Sementara pada jasa kena pajak pilihan responden, posisi teratas adalah jasa pengiriman (54,3%). Kemudian, sebanyak 53,5% responden memilih jasa rekreasi dan hiburan. Ada pula 51,2% responden yang memilih jasa transportasi dan 48,8% memilih jasa konsultasi.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan


Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan skema pemungutan PPN final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut, pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Baca Juga: Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Adapun ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘UU HPP Diundangkan, Pemerintah Matangkan Aturan PPN Final’. (kaw)

Topik : survei, survei pajak, survei PPN final, pajak, debat, debat pajak, PPN, PPN final, UU HPP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:49 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Beberkan Dukungan DPR Pulihkan Ekonomi, Ada Pengesahan UU HPP

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor