Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

66,67% Peserta Debat Setuju Penerapan PPN Final untuk UMKM

A+
A-
6
A+
A-
6
66,67% Peserta Debat Setuju Penerapan PPN Final untuk UMKM

Ilustrasi. Pekerja membawa hasil cetakan kerupuk putih di pabrik Kerupuk Pasundan, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 66,67% peserta debat setuju dengan adanya penerapan skema pajak pertambahan nilai (PPN) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Debat DDTCNews mengenai PPN final hingga Senin 8 November 2021 pukul 15.00 WIB diikuti 36 peserta pemberi komentar dan 177 pengisi survei. Dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 24 peserta atau 66,67% menyatakan setuju dengan penerapan PPN final untuk UMKM.

DDTCNews menetapkan Arief Maulana dan Cunyah Tantan sebagai pemenang debat periode 21 Oktober—8 November 2021 yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya, pemenang dipilih dari seluruh peserta yang memberikan komentar dan mengisi survei.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Arief Maulana mengaku setuju dengan penerapan PPN final selama penetapan pengusaha kena pajak (PKP) UMKM masih mengacu pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif. PPN final diharapkan memberi kemudahan administrasi bagi PKP UMKM dan penggunaan e-faktur.

“Karena e-faktur masih dirasakan kurang sederhana dan sering ditemui kendala teknis dalam penggunaannya,” ujarnya.

Selain mengurangi compliance cost terkait dengan administrasi, penerapan PPN juga dinilai akan menghindarkan PKP UMKM dari risiko pembetulan yang biasa menjadi imbauan AR melalui SP2DK. Hal ini dikarenakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. DJP juga lebih mudah melakukan pengawasan.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Penerapan PPN final, sambungnya, dapat mengakomodasi kepentingan PKP UMKM yang ingin berkembang. Hal ini dikarenakan perusahaan besar biasanya meminta lawan transaksinya (supplier utama) berstatus PKP.

Namun demikian, menurut Arief, PPN final seharusnya menjadi pilihan bagi PKP UMKM layaknya penerapan PPh final PP 23/20218. Dengan demikian, PKP UMKM dapat tetap memilih penggunaan PPN final atau PPN ketentuan umum.

Sementara itu, Cunyah Tantan menyatakan kurang setuju dengan pengenaan PPN final untuk UMKM. Pasalnya, tidak semua pelaku UMKM bisa melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN final secara mandiri. Hal ini dikhawatirkan akan menambah beban pelaku UMKM.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Untuk merespons kondisi tersebut, menurut dia, perlu ada penentuan ambang batas (threshold) peredaran bruto dalam pengenaan PPN final. Dengan demikian, penerapan PPN final hanya dilakukan untuk UMKM tertentu.

Dia berpendapat pengenaan PPN final berdasarkan pada nilai transaksi, bukan omzet dari pelaku UMKM. Dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai transaksi, sambungnya, pelaku UMKM tidak menerima tambahan beban dari sisi keuangan.

“Jangan sampai semua pelaku UMKM dikenakan pajak final PPN. Namun, harus dipilah berdasarkan kesiapan SDM (sumber daya manusia), sarana pendukung, serta modalnya. Diharapkan tujuan UU HPP yang dikatakan pemerintah untuk menciptakan pajak yang berkeadilan dapat terwujud nyata,” katanya.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan skema pemungutan PPN final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut, pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Adapun ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘UU HPP Diundangkan, Pemerintah Matangkan Aturan PPN Final’. (kaw)

Baca Juga: Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Topik : debat, pajak, PPN, survei PPN final, PPN final, UMKM, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:49 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Beberkan Dukungan DPR Pulihkan Ekonomi, Ada Pengesahan UU HPP

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor