Berita
Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

66,67% Peserta Debat Setuju Penerapan PPN Final untuk UMKM

A+
A-
6
A+
A-
6
66,67% Peserta Debat Setuju Penerapan PPN Final untuk UMKM

Ilustrasi. Pekerja membawa hasil cetakan kerupuk putih di pabrik Kerupuk Pasundan, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 66,67% peserta debat setuju dengan adanya penerapan skema pajak pertambahan nilai (PPN) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Debat DDTCNews mengenai PPN final hingga Senin 8 November 2021 pukul 15.00 WIB diikuti 36 peserta pemberi komentar dan 177 pengisi survei. Dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 24 peserta atau 66,67% menyatakan setuju dengan penerapan PPN final untuk UMKM.

DDTCNews menetapkan Arief Maulana dan Cunyah Tantan sebagai pemenang debat periode 21 Oktober—8 November 2021 yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya, pemenang dipilih dari seluruh peserta yang memberikan komentar dan mengisi survei.

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Arief Maulana mengaku setuju dengan penerapan PPN final selama penetapan pengusaha kena pajak (PKP) UMKM masih mengacu pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif. PPN final diharapkan memberi kemudahan administrasi bagi PKP UMKM dan penggunaan e-faktur.

“Karena e-faktur masih dirasakan kurang sederhana dan sering ditemui kendala teknis dalam penggunaannya,” ujarnya.

Selain mengurangi compliance cost terkait dengan administrasi, penerapan PPN juga dinilai akan menghindarkan PKP UMKM dari risiko pembetulan yang biasa menjadi imbauan AR melalui SP2DK. Hal ini dikarenakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. DJP juga lebih mudah melakukan pengawasan.

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Penerapan PPN final, sambungnya, dapat mengakomodasi kepentingan PKP UMKM yang ingin berkembang. Hal ini dikarenakan perusahaan besar biasanya meminta lawan transaksinya (supplier utama) berstatus PKP.

Namun demikian, menurut Arief, PPN final seharusnya menjadi pilihan bagi PKP UMKM layaknya penerapan PPh final PP 23/20218. Dengan demikian, PKP UMKM dapat tetap memilih penggunaan PPN final atau PPN ketentuan umum.

Sementara itu, Cunyah Tantan menyatakan kurang setuju dengan pengenaan PPN final untuk UMKM. Pasalnya, tidak semua pelaku UMKM bisa melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN final secara mandiri. Hal ini dikhawatirkan akan menambah beban pelaku UMKM.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Untuk merespons kondisi tersebut, menurut dia, perlu ada penentuan ambang batas (threshold) peredaran bruto dalam pengenaan PPN final. Dengan demikian, penerapan PPN final hanya dilakukan untuk UMKM tertentu.

Dia berpendapat pengenaan PPN final berdasarkan pada nilai transaksi, bukan omzet dari pelaku UMKM. Dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai transaksi, sambungnya, pelaku UMKM tidak menerima tambahan beban dari sisi keuangan.

“Jangan sampai semua pelaku UMKM dikenakan pajak final PPN. Namun, harus dipilah berdasarkan kesiapan SDM (sumber daya manusia), sarana pendukung, serta modalnya. Diharapkan tujuan UU HPP yang dikatakan pemerintah untuk menciptakan pajak yang berkeadilan dapat terwujud nyata,” katanya.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan skema pemungutan PPN final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut, pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Adapun ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘UU HPP Diundangkan, Pemerintah Matangkan Aturan PPN Final’. (kaw)

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Topik : debat, pajak, PPN, survei PPN final, PPN final, UMKM, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Pemutihan Denda PBB Diadakan Lagi, Warga Diimbau Lunasi Tunggakan

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif Pajak Daerah di Provinsi Bali

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik