Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pajak Digital, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Pajak Digital, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada berencana untuk mengenakan pajak digital atau digital service tax (DST) atas korporasi digital multinasional pada tahun depan guna mengantisipasi tidak tercapainya kesepakatan global atas pajak digital.

"Meski Kanada berharap konsensus dapat dicapai pada pertengahan tahun ini, Kanada harus memiliki rencana cadangan bila konsensus tidak tercapai," tulis pemerintah pada dokumen anggarannya seperti dilansir cbc.ca, dikutip Selasa (20/4/2021).

Secara lebih terperinci, pajak terkait dengan aktivitas ekonomi digital yang diusulkan oleh pemerintah antara lain pengenaan PPN atas platform dan gudang milik e-commerce dan DST atas penghasilan yang diperoleh perusahaan digital.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Pajak dan Kepabeanan, Dua Instansi Ini Dilebur

Dalam dokumen pemerintah tersebut, DST akan dikenakan pada 1 Januari 2022, sedangkan PPN atas penjualan melalui platform dan atas pergudangan milik e-commerce akan dikenakan pada Juli tahun ini.

Adapun yang dimaksud dengan platform antara lain perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Kanada tetapi menjual barang tidak berwujud di Kanada. Contoh, perusahaan aplikasi dan game online.

Sementara itu, pergudangan milik e-commerce adalah tempat yang digunakan oleh para pelaku e-commerce untuk menyimpan barang dagangannya sebelum dijual secara online kepada masyarakat Kanada.

Baca Juga: Banyak SPT Belum Diproses, Restitusi Bakal Terlambat Cair

Terkait dengan pajak kekayaan yang diusung oleh salah satu partai di Kanada, New Democratic Party (NDP), pemerintah menegaskan belum ada rencana untuk mengambil kebijakan tersebut mengingat perlu dukungan dari salah satu partai oposisi.

"Pemerintah akan berupaya menutup celah hukum dan menindak pengelakan pajak. Saat ini kami hanya berupaya agar mereka membayar pajak sedikit lebih banyak," ujar seorang pejabat pemerintah yang diwawancarai oleh financialpost.com. (rig)

Baca Juga: Memajaki Keuntungan dalam Ekonomi Global, Bagaimana Idealnya?
Topik : kanada, pajak digital, e-commerce, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 11:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL