Berita
Sabtu, 22 Januari 2022 | 07:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal e-Faktur 3.0, DJP: WP Tinggal Teliti, Tambah, dan Koreksi Data

A+
A-
29
A+
A-
29
Soal e-Faktur 3.0, DJP: WP Tinggal Teliti, Tambah, dan Koreksi Data

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi e-Faktur 3.0 akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP). Topik mengenai implementasi e-Faktur 3.0 masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/9/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan selain kemudahan administrasi, implementasi e-Faktur 3.0 akan meningkatkan kepatuhan PKP. Data yang sudah dikonsolidasikan oleh sistem DJP membuat pengawasan akan menjadi lebih baik.

“Aplikasi ini akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan kewajiban PPN-nya secara lengkap karena data transaksinya, baik pembelian maupun penjualan, mostly sudah ter-cover dalam prepopulated SPT masa PPN tersebut,” jelas Hestu.

Baca Juga: Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Seperti diberitakan sebelumnya, Uji coba aplikasi ini sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020. Implementasi e-Faktur 3.0 secara nasional akan dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak ‘Selamat Datang e-Faktur 3.0’.

Selain mengenai e-Faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai rencana evaluasi kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) properti. Kemudian, ada bahasan terkait dengan aturan baru yang memuat fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) kertas koran dan majalah.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN
  • Meneliti, Menambah, dan Mengoreksi

Selain pengawasan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan implementasi e-faktur 3.0 adalah untuk memberikan kemudahan bagi PKP dalam melaporkan SPT masa PPN.

“Tujuan utama adalah memberikan kemudahan kepada WP PKP karena mereka tidak perlu menginput sendiri data-data pajak masukan dan lainnya. Mereka tinggal meneliti, menambah, dan mengoreksi data yang tidak sesuai," katanya. (DDTCNews)

  • Belum Tersedia pada e-Faktur Host-to-Host

Terkait dengan implementasi e-Faktur 3.0, DJP menegaskan fitur prepopulated pajak masukan belum tersedia pada e-Faktur host-to-host. Fitur prepopulated pajak masukan baru tersedia pada aplikasi e-Faktur client desktop dan e-Faktur web based.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Adapun jumlah data pajak masukan yang diturunkan per tampilan atau halaman dalam aplikasi e-Faktur 3.0 adalah 1.000 data per request. Jumlah ini, sambung DJP, sudah disesuaikan dengan masukan yang diterima dari implementasi pada tahap-tahap sebelumnya. Simak pula artikel ‘Setelah Download e-Faktur 3.0, Jangan Lupa Lakukan Ini’. (DDTCNews)

  • Alasan Evaluasi PPnBM Properti

Otoritas fiskal akan mengevaluasi PPnBM sektor properti. Ada tiga alasan langkah ini. Pertama, pertumbuhan sektor properti beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Kedua, pengaturan PPnBM terhadap rumah mewah saat ini berpotensi mendorong adanya praktik penghindaran pajak.

Ketiga, pemberian rekomendasi mengenai format kebijakan pengenaan pajak pada sektor properti yang tergolong mewah dengan melihat industri properti hunian dan permasalahannya. Rencananya, pada Januari—April 2021 sudah ada persiapan dan penyusunan kerangka kajian.

Baca Juga: Batas Restitusi PPN Dipercepat Jadi Rp5 M, Dokumen Tetap Kudu Disimpan

Kemudian pada Mei—Juli 2021, otorotas mengumpulkan, mengolah data, dan melakukan analisis awal. Pada Juli—Oktober 2021, penulisan draf awal dan penyempurnaan hasil kajian. Pada Oktober—Desember 2021, periode penyusunan laporan akhir dan penyampaian hasil kajian. (Kontan)

  • Tergantung Tujuan Akhir Pemerintah

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat desain kebijakan PPnBM sektor properti akan tergantung tujuan akhir pemerintah. Jika pemerintah bermaksud mengendalikan konsumsi rumah mewah sekaligus untuk menjamin keseimbangan pajak, PPnBM perlu dipertahankan dengan modifikasi.

Sementara itu, jika pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah untuk menggairahkan ekonomi, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, mempertimbangkan tidak hanya soal fasilitas PPnBM, tapi juga PPN. Kedua, tidak melakukan terobosan apapun karena batasan threshold PPnBM hunian mewah hanya di atas Rp30 miliar yang notabene jumlahnya terbatas.

Baca Juga: Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

“Lalu bisa menghapus PPnBM. Saat ini, PPnBM rumah mewah hanya dikenakan pada transaksi antara pengembang dengan konsumen akhir dan tidak dikenakan pada transaksi antarmasyarakat. Dengan demikian, terdapat kecenderungan transaksi di secondary market,” jelas Bawono. (Kontan)

  • PPN DTP Kertas Koran dan Majalah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai PPN DTP atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah pada tahun anggaran 2020.Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020.

Adapun PPN DTP untuk tahun anggaran 2020 diberikan atas impor keras koran dan/atau kerta majalah oleh perusahaan pers, baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor. Selain itu, ada pula penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018

"PPN DTP atas kertas koran dan atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu. Simak artikel ‘Sri Mulyani Rilis PMK Baru PPN DTP Kertas Koran dan Majalah’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak

Komisi Yudisial (KY) meloloskan 4 orang calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak dalam tahap seleksi kualitas.Keputusan tersebut dibuat berdasarkan keputusan rapat pleno KY pada Senin (14/9/2020).

Pertama, Budiman Ginting, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kedua, Lauddin Marsuni, dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ketiga, Mustamar, Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Keempat, Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak. (DDTCNews/Kompas)

Baca Juga: Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022
  • Pemungut PPN Produk Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan semua perusahaan digital asing yang terkenal dan banyak dimanfaatkan di Indonesia telah ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Dirjen pajak telah menunjuk 28 perusahaan digital sebagai pemungut dan penyetor PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"Nama-nama yang terkenal sudah masuk di dalam 28 subjek pajak luar negeri ini," kata Sri Mulyani. (DDTCNews)

  • PSBB Jilid II Jakarta Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi kontraksi ekonomi kuartal III/ 2020 tidak sedalam kuartal sebelumnya. Namun, bisa lebih dalam dari -2,1% menyusul adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

“Untuk perkiraan yang terbaru, kami masih akan melakukan asesmen atas data pergerakan manusia pada dua minggu ke depan. Kami mengharapkan aktivitas tidak turun terlalu dalam," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-Faktur 3.0, SPT, PPN, Ditjen Pajak, DJP, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jaga Kepatuhan WP dan Keadilan Pajak, Konsultan Punya Peran Penting

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:31 WIB
PELAPORAN SPT

Terakhir Hari Ini! Jangan Lupa Lapor SPT Masa PPh Pasal 21 Desember

Kamis, 20 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 19 Januari 2022: Sudah 5.674 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Kamis, 20 Januari 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Tujuan Adanya Fleksibilitas Penghitungan PBB dalam UU HKPD

berita pilihan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 07:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Target Pajak DKI Tak Tercapai, 3 Jenis Pajak Ini Jadi Biang Kerok

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi