Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal e-Faktur 3.0, DJP: WP Tinggal Teliti, Tambah, dan Koreksi Data

A+
A-
27
A+
A-
27
Soal e-Faktur 3.0, DJP: WP Tinggal Teliti, Tambah, dan Koreksi Data

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi e-Faktur 3.0 akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP). Topik mengenai implementasi e-Faktur 3.0 masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/9/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan selain kemudahan administrasi, implementasi e-Faktur 3.0 akan meningkatkan kepatuhan PKP. Data yang sudah dikonsolidasikan oleh sistem DJP membuat pengawasan akan menjadi lebih baik.

“Aplikasi ini akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan kewajiban PPN-nya secara lengkap karena data transaksinya, baik pembelian maupun penjualan, mostly sudah ter-cover dalam prepopulated SPT masa PPN tersebut,” jelas Hestu.

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Seperti diberitakan sebelumnya, Uji coba aplikasi ini sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020. Implementasi e-Faktur 3.0 secara nasional akan dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak ‘Selamat Datang e-Faktur 3.0’.

Selain mengenai e-Faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai rencana evaluasi kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) properti. Kemudian, ada bahasan terkait dengan aturan baru yang memuat fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) kertas koran dan majalah.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?
  • Meneliti, Menambah, dan Mengoreksi

Selain pengawasan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan implementasi e-faktur 3.0 adalah untuk memberikan kemudahan bagi PKP dalam melaporkan SPT masa PPN.

“Tujuan utama adalah memberikan kemudahan kepada WP PKP karena mereka tidak perlu menginput sendiri data-data pajak masukan dan lainnya. Mereka tinggal meneliti, menambah, dan mengoreksi data yang tidak sesuai," katanya. (DDTCNews)

  • Belum Tersedia pada e-Faktur Host-to-Host

Terkait dengan implementasi e-Faktur 3.0, DJP menegaskan fitur prepopulated pajak masukan belum tersedia pada e-Faktur host-to-host. Fitur prepopulated pajak masukan baru tersedia pada aplikasi e-Faktur client desktop dan e-Faktur web based.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

Adapun jumlah data pajak masukan yang diturunkan per tampilan atau halaman dalam aplikasi e-Faktur 3.0 adalah 1.000 data per request. Jumlah ini, sambung DJP, sudah disesuaikan dengan masukan yang diterima dari implementasi pada tahap-tahap sebelumnya. Simak pula artikel ‘Setelah Download e-Faktur 3.0, Jangan Lupa Lakukan Ini’. (DDTCNews)

  • Alasan Evaluasi PPnBM Properti

Otoritas fiskal akan mengevaluasi PPnBM sektor properti. Ada tiga alasan langkah ini. Pertama, pertumbuhan sektor properti beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Kedua, pengaturan PPnBM terhadap rumah mewah saat ini berpotensi mendorong adanya praktik penghindaran pajak.

Ketiga, pemberian rekomendasi mengenai format kebijakan pengenaan pajak pada sektor properti yang tergolong mewah dengan melihat industri properti hunian dan permasalahannya. Rencananya, pada Januari—April 2021 sudah ada persiapan dan penyusunan kerangka kajian.

Baca Juga: Banyak Perguruan Tinggi Belum Pakai Fasilitas Pajak atas Sisa Lebih

Kemudian pada Mei—Juli 2021, otorotas mengumpulkan, mengolah data, dan melakukan analisis awal. Pada Juli—Oktober 2021, penulisan draf awal dan penyempurnaan hasil kajian. Pada Oktober—Desember 2021, periode penyusunan laporan akhir dan penyampaian hasil kajian. (Kontan)

  • Tergantung Tujuan Akhir Pemerintah

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat desain kebijakan PPnBM sektor properti akan tergantung tujuan akhir pemerintah. Jika pemerintah bermaksud mengendalikan konsumsi rumah mewah sekaligus untuk menjamin keseimbangan pajak, PPnBM perlu dipertahankan dengan modifikasi.

Sementara itu, jika pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah untuk menggairahkan ekonomi, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, mempertimbangkan tidak hanya soal fasilitas PPnBM, tapi juga PPN. Kedua, tidak melakukan terobosan apapun karena batasan threshold PPnBM hunian mewah hanya di atas Rp30 miliar yang notabene jumlahnya terbatas.

Baca Juga: HUT ke-52, Kadin Sebut Jadi Mitra Sejati Pemerintah di Bidang Ekonomi

“Lalu bisa menghapus PPnBM. Saat ini, PPnBM rumah mewah hanya dikenakan pada transaksi antara pengembang dengan konsumen akhir dan tidak dikenakan pada transaksi antarmasyarakat. Dengan demikian, terdapat kecenderungan transaksi di secondary market,” jelas Bawono. (Kontan)

  • PPN DTP Kertas Koran dan Majalah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai PPN DTP atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah pada tahun anggaran 2020.Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020.

Adapun PPN DTP untuk tahun anggaran 2020 diberikan atas impor keras koran dan/atau kerta majalah oleh perusahaan pers, baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor. Selain itu, ada pula penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Baca Juga: Lima Langkah Mudah Update e-Faktur versi 3.0

"PPN DTP atas kertas koran dan atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu. Simak artikel ‘Sri Mulyani Rilis PMK Baru PPN DTP Kertas Koran dan Majalah’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak

Komisi Yudisial (KY) meloloskan 4 orang calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak dalam tahap seleksi kualitas.Keputusan tersebut dibuat berdasarkan keputusan rapat pleno KY pada Senin (14/9/2020).

Pertama, Budiman Ginting, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kedua, Lauddin Marsuni, dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ketiga, Mustamar, Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Keempat, Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak. (DDTCNews/Kompas)

Baca Juga: DJP Ajak Perguruan Tinggi Memasyarakatkan Pajak
  • Pemungut PPN Produk Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan semua perusahaan digital asing yang terkenal dan banyak dimanfaatkan di Indonesia telah ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Dirjen pajak telah menunjuk 28 perusahaan digital sebagai pemungut dan penyetor PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"Nama-nama yang terkenal sudah masuk di dalam 28 subjek pajak luar negeri ini," kata Sri Mulyani. (DDTCNews)

  • PSBB Jilid II Jakarta Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi kontraksi ekonomi kuartal III/ 2020 tidak sedalam kuartal sebelumnya. Namun, bisa lebih dalam dari -2,1% menyusul adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Baca Juga: PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

“Untuk perkiraan yang terbaru, kami masih akan melakukan asesmen atas data pergerakan manusia pada dua minggu ke depan. Kami mengharapkan aktivitas tidak turun terlalu dalam," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, e-Faktur 3.0, SPT, PPN, Ditjen Pajak, DJP, kepatuhan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 12:02 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 11:20 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 10:59 WIB
ARAB SAUDI
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK