Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Selamat Datang e-Faktur 3.0

A+
A-
28
A+
A-
28
Selamat Datang e-Faktur 3.0

BILA tidak ada aral melintang, mulai 1 Oktober 2020, Ditjen Pajak (DJP) akan mengimplementasikan secara nasional aplikasi e-faktur 3.0, lebih cepat dari jadwal semula 1 November 2020. E-faktur 3.0 ini akan menggantikan e-faktur 2.2 yang dinilai sudah ketinggalan zaman.

Ada sedikitnya 4 fitur baru di aplikasi e-faktur 3.0 ini, yaitu prepopulated pajak masukan, prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB), prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas. Prepopulated di sini maksudnya sudah disediakan oleh sistem.

E-faktur 3.0 tentu membantu pengusaha kena pajak (PKP) mengisi SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya formulir 1111 B1 untuk PIB dan formulir 1111 B2 untuk pajak masukan. Selain itu, aplikasi itu juga memungkinkan keterhubungan antara pembuatan faktur dan pelaporan SPT.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

Dengan demikian, diharapkan tak ada lagi kesalahan input yang merugikan PKP, dan PKP mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas. Sebelumnya melalui e-faktur 2.2, PKP harus menginput dokumen PIB dan e-faktur manual, atau melalui skema impor dan memindai ke e-faktur 2.2.

Karena itu, kerap terjadi kesalahan. Misalnya dalam menulis Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Nomor ini diterbitkan sistem Modul Penerimaan Negara dan merupakan kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 digit. Tentu sulit misalnya membedakan 0 angka dengan O huruf.

Kini dengan e-faktur 3.0, DJP menyediakan data prepopulated PIB dan pajak masukan melalui e-faktur web based. Itu berarti, PKP tidak lagi perlu menginput data PIB dan pajak masukan secara manual. Data tersebut ada karena sistem DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah terkoneksi.

Baca Juga: Lima Langkah Mudah Update e-Faktur versi 3.0

E-faktur 3.0 ini diawali dengan uji coba validasi PIB dan pajak masukan pada Februari 2019, lantas berlanjut ke uji coba pada Februari 2020, yaitu prepopulated pajak masukan dari PIB, prepopulated pajak masukan dari faktur pajak, serta prepopulated SPT Masa PPN.

Validasi PIB penting karena PIB dipersamakan dengan faktur pajak. Pertama, PIB dengan identitas pemilik (nama, alamat, dan NPWP), dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik.

Kedua, PIB yang mencantumkan identitas pemilik (nama, alamat, dan NPWP), dilampiri SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif/nilai pabean dengan identitas pemilik jika ada penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh DJBC.

Baca Juga: PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

Konsep prepopulated ini juga tidak berlawanan dengan prinsip self assessment yang kita anut dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Melalui sistem ini, DJP sebatas menyediakan data bagi wajib pajak. Eksekutor data tersebut tetap berada di tangan wajib pajak.

Tugas menghitung, melapor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya tetap berada di tangan wajib pajak, tidak beralih ke tangan DJP. Negara tetap memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar kewajiban perpajakannya, bukan kepada DJP.

Justru, kita berharap dengan implementasi penuh e-faktur 3.0 ini pada 1 Oktober nanti berbagai permasalahan faktur pajak, baik faktur pajak fiktif ataupun manipulasi faktur pajak yang berkali-kali merugikan keuangan negara dapat diberantas secara tuntas.

Baca Juga: Implementasi e-Faktur 3.0, DJP Masih Sediakan Skema Impor Data CSV

Dengan demikian, kemunculan e-faktur 3.0 ini tidak berdiri hanya dari sisi kemudahan administrasi untuk wajib pajak, tetapi juga sebagai bukti perlunya sinergisitas data antarinstansi yang lebih kuat dalam hal ini DJP dan DJBC, sekaligus sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Topik : e-faktur 3.0, kemudahan PKP, sinergisitas data, pemberantasan korupsi, tajuk pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Selasa, 15 September 2020 | 12:56 WIB
Sangat bermanfaat sekali update dalam Efaktur 3.0 karena akan mengurangi kesalahan input pajak masukan
1
artikel terkait
Senin, 14 September 2020 | 10:06 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 14 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 11 September 2020 | 10:12 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 11 September 2020 | 09:28 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK