PMK 125/2020

Sri Mulyani Rilis PMK Baru PPN DTP Kertas Koran dan Majalah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 September 2020 | 17:35 WIB
Sri Mulyani Rilis PMK Baru PPN DTP Kertas Koran dan Majalah

Tampilan depan salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah pada tahun anggaran 2020.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020. Terbitnya PMK ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap produktivitas media massa cetak.

“Bentuk dukungan pemerintah bagi sektor industri media massa cetak … diatur dalam peraturan menteri keuangan,” demikian bunyi salah satu bagian pertimbangan PMK tersebut, dikutip pada Selasa (15/9/2020).

Baca Juga:
Jokowi Teken Perpres tentang Publisher Rights, Ini Pokok Aturannya

Adapun PPN DTP untuk tahun anggaran 2020 diberikan atas impor keras koran dan/atau kerta majalah oleh perusahaan pers, baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor. Selain itu, ada pula penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Perusahaan pers yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers berupa perusahaan media cetak yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah.

Penerbit surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) 58130. Kode KLU merupakan kode KLU yang tercantum SPT Tahunan PPh 2019 yang telah dilaporkan wajib pajak (WP).

Baca Juga:
Jokowi Kembali Bubarkan 2 BUMN, Kini Giliran KKA dan Industri Gelas

Kode KLU juga bisa memakai kode KLU dalam SPT Tahunan PPh 2018 (bagi WP yang kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh 2019-nya belum jatuh tempo) atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan/masterfile WP (bagi WP yang baru terdaftar setelah 2019).

Kertas koran merupakan kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017. Kertas majalah merupakan kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, 4805, 4810, dan 4811 BTKI 2017.

“Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah … dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah,” demikian bunyi penggalan Pasal 6 PMK yang berlaku setelah 7 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 8 September 2020 ini. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 September 2020 | 20:58 WIB

Mohon maaf min, untuk pengiriman buku DDTC paling lambat kapan ya? Saya kok sudah 2 minggu belum di dapat

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:45 WIB PERPRES 32/2024

Jokowi Teken Perpres tentang Publisher Rights, Ini Pokok Aturannya

Kamis, 06 April 2023 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Kembali Bubarkan 2 BUMN, Kini Giliran KKA dan Industri Gelas

Kamis, 23 Februari 2023 | 17:01 WIB KINERJA BUMN

Dinyatakan Pailit, Merpati dan Kertas Leces Dibubarkan Jokowi

Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi