BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BUKARES, DDTCNews - Presiden Rumania Nicusor Dan berhasil lolos dari mosi tidak percaya setelah kebijakannya menaikkan tarif PPN dari 19% menjadi 21% dipertanyakan oleh parlemen.
Dan dituduh mengkhianati kepercayaan rakyat karena mengingkari janji politiknya untuk mempertahankan tarif pajak. Dia pun beralasan kenaikan tarif PPN menjadi kebijakan terbaik pada saat ini untuk mengendalikan defisit anggaran dan utang pemerintah.
"Kami berjanji akan terus melakukan reformasi," ujarnya, dikutip pada Selasa (15/7/2025).
Mosi tidak percaya kepada Dan disampaikan oleh partai-partai oposisi sebagai respons atas memanasnya reaksi publik terhadap langkah-langkah konsolidasi fiskal pemerintah.
Langkah konsolidasi fiskal yang ditempuh pemerintah antara lain menaikkan tarif PPN menjadi 21%, serta menaikkan tarif yang telah diturunkan sebesar 5% dan 9% dengan tarif tunggal sebesar 11%. Kebijakan ini dikhawatirkan bakal memengaruhi barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan.
Pimpinan PSD Sorin Grindeanu mengkritik tajam pendekatan pemerintah dalam mengendalikan defisit APBN. Dia memperingatkan pendekatan berupa menaikkan tarif PPN berisiko menimbulkan tekanan berat pada perekonomian akibat penghematan berlebihan, seperti pada 2010–2011.
"Kami tidak ingin mengubah krisis anggaran menjadi krisis ekonomi yang mendalam," ujarnya dilansir euractiv.com.
Grindeanu menuduh pemerintah berencana membebani warga berpenghasilan rendah karena menaikkan tarif PPN. PSD pun mendesak penerapan sistem pajak progresif sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan kenaikan pajak secara umum.
Pemerintah Rumania sebelumnya menaikkan tarif standar PPN sebesar 2 poin persen dari 19% menjadi 21%. Kenaikan tarif PPN ini berlaku untuk sebagian besar barang dan jasa.
Meski demikian, tarif PPN khusus sebesar 11% akan berlaku untuk barang dan jasa penting seperti makanan, obat-obatan, buku, layanan publik, serta layanan air dan pembuangan limbah.
Tidak hanya PPN, pemerintah juga meningkatkan tarif cukai sebesar 10% untuk bahan bakar minyak, rokok, dan minuman beralkohol.
Semua kebijakan ini bertujuan mengendalikan defisit APBN. Defisit anggaran Rumania tercatat mencapai EUR7,5 miliar (sekitar Rp143,4 triliun) pada 2024 atau 9,3% dari PDB. Angka ini lebih dari 3 kali lipat batas yang direkomendasikan Uni Eropa sebesar 3%. (dik)
