BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memandang pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan tidak akan berdampak pada gaji yang diterima sebagian besar karyawan.
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengecualian sejumlah natura dari objek PPh beserta batasannya diatur dalam PMK 66/2023. Menurutnya, natura yang menjadi objek pajak kebanyakan dinikmati oleh kalangan eksekutif di suatu perusahaan.
"[Kebanyakan karyawan] malah tambah makmur, dapat fasilitas. Bagi yang level atas, kemungkinan iya [berpengaruh pada take home pay]," katanya, Kamis (6/7/2023).
Yoga menuturkan PMK 66/2023 memerinci natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura/kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD dan/atau APBDes. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
Pada lampiran PMK 66/2023, diperinci 11 jenis natura yang dikecualikan dari objek PPh beserta batasan tertentunya. Batasan natura yang dikecualikan ditetapkan dengan prinsip kepantasan sehingga dapat dinikmati oleh kebanyakan karyawan.
Yoga mencontohkan fasilitas tempat tinggal berbentuk apartemen yang dikecualikan dari objek PPh. Batasannya, fasilitas diterima atau diperoleh pegawai serta secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.
Apabila seorang eksekutif di perusahaan diberikan fasilitas apartemen yang disewa senilai Rp50 juta per bulan, penghasilan natura berupa apartemen yang diterima dan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah senilai Rp48 juta.
"Dengan regulasi ini maka yang Rp48 juta harus dipotong PPh. Kemungkinan dia take home pay-nya turun," ujarnya. (rig)
