Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Soal Brexit, Boris Johnson: Kami Memiliki Kesepakatan Baru yang Hebat

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Brexit, Boris Johnson: Kami Memiliki Kesepakatan Baru yang Hebat

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

LONDON, DDTCNews – Para pejabat Inggris dan Uni Eropa (UE) telah mencapai garis besar kesepakatan untuk keluarnya Inggris dari UE (Brexit). Kesepakatan itu dicapai setelah berhari-hari melakukan perundingan yang intensif dan merupakan hasil amendemen dari kesepakatan sebelumnya

Namun, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih harus memenangkan pemungutan suara di parlemen pada Sabtu esok untuk mendapatkan persetujuan jika ingin merealisasikan Brexit pada 31 Oktober 2019. Pasalnya, garis besar kesepakatan itu perlu diratifikasi oleh Parlemen Eropa maupun Parlemen Inggris.

“Kami memiliki kesepakatan Brexit baru yang hebat,” kata Johnson, Jumat (18/10/2019), seperti dilansir learningenglish.voanews.com.

Baca Juga: Kinerja Penerimaan Perpajakan Fluktuatif, Ini Penjelasan Pemerintah

Menanggapi hal ini, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menyatakan puas dengan kesepakatan tersebut. Dia berujar sudah saatnya menyelesaikan proses pemisahan dan bergerak secepat mungkin untuk negosiasi tentang kemitraan di masa depan antara UE dengan Inggris.

“Di mana ada kemauan, di sana juga ada kesepakatan,” ujar Juncker.

Melalui sebuah cuitan di Twitter, dia menyebut kesepakatan itu adalah perjanjian yang adil dan seimbang untuk UE dan Inggris serta merupakan bukti komitmen UE untuk menemukan solusi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Presiden Harap Opini WTP Bisa Dipertahankan

Sementara itu, Kepala Partai Buruh oposisi utama Inggris Jeremy Corbyn mengaku tidak senang dengan kesepakatan itu dan akan memilih untuk menentangnya. Sebab, Corbyn ingin kesepakatan apapun tunduk pada pemungutan suara publik.

Selain itu, agar mendapat persetujuan, Johnson juga membutuhkan dukungan dari Partai Uni Demokratik Irlandia Utara (Northern Irish Democratic Union Party/DUP). Sayangnya, Pemimpin DUP Arlene Foster dan Ketua Parlemen Partai Nigel Dodds menyatakan tidak dapat mendukung kesepakatan tersebut.

Hal ini lantaran mereka tidak sepakat terkait dengan saran tentang masalah kepabeanan antara Irlandia dan provinsi Inggris di Irlandia Utara. Pasalnya, kesepakatan itu akan membuat adanya pengenaan tarif pada barang yang menyeberang dari daratan Inggris ke Irlandia Utara

Baca Juga: Dana Lebih dari Rp600 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sedangkan, kondisi perbatasaan saat ini benar-benar terbuka dan masalahnya terlatak pada bagaimana membuat perbatasan itu tetap terbuka ketika Inggris meninggalkan UE. Sebab, pendirian pos pemeriksaan perbatasan dikhawatirkan dapat membahayakan Perjanjian Jumat Agung –perjanjian perdamaian –.

Disisi lain, jika perbatasan dibiarkan terbuka, keinginan Inggris untuk mengendalikan perjanjian perdagangan dirusak. Untuk itu, partai DUP menentang kesepakatan tersebut "Menurut pandangan kami, pengaturan ini tidak akan menjadi kepentingan jangka panjang bagi Irlandia Utara,” tegasnya, seperti dilansir washingtonpost.com.

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Sri Mulyani Sempat Tanya Target Penerimaan Pajak
Topik : Brexit, Inggris, Boris Johnson, EU
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Mei 2020 | 10:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 11 Mei 2020 | 10:20 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 08 Mei 2020 | 14:47 WIB
PENANGANAN VIRUS COVID-19
Jum'at, 08 Mei 2020 | 13:30 WIB
PEMBIAYAAN DEFISIT
berita pilihan
Kamis, 28 Mei 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING