Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Simak Profil Pajak Kota Minyak dari Pulau Sumatra

A+
A-
0
A+
A-
0
Simak Profil Pajak Kota Minyak dari Pulau Sumatra

KOTA Dumai terletak di Provinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 1727,38 km2. Sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Riau, Kota Dumai memiliki populasi sebanyak 316.782 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020.

Dumai juga dijuluki sebagai Kota Minyak. Pasalnya, berbagai komoditas seperti minyak bumi, gas alam, minyak sawit, dan minyak kelapa banyak dihasilkan di kota ini. Kota Dumai juga menjadi pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di Indonesia.

Letak geografisnya yang strategis menjadikan Kota Dumai sebagai tempat tujuan bagi penduduk dari berbagai daerah lain. Kondisi tersebut menyebabkan penduduknya bersifat multietnis. Sedikitnya terdapat 16 suku bangsa yang saat ini mendiami Kota Dumai.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Selain strategis, lokasi Dumai juga terletak di dekat tepi pantai dan menjadikan kota ini memiliki banyak wisata pantai yang menawan.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
BPS Kota Dumai mencatat PDRB Kota Dumai pada 2020 senilai Rp36,32 triliun. Perekonomian di daerah ini banyak ditopang sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran yang secara berturut-turut memberi kontribusi sebesar 60% dan 14% dari total PDRB.

Berikutnya, sektor konstruksi memiliki kontribusi sebesar 11%. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor transportasi dan pergudangan yang masing-masing berkontribusi sebesar 6% dan 2% terhadap total PDRB.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan


Berdasarkan pada data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Dumai pada 2020 mencapai Rp1,46 triliun. Dana perimbangan menjadi penopang terbesar pembangunan kota ini dengan kontribusi senilai Rp871,46 miliar atau 59% dari total pendapatan.

Selanjutnya, pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi senilai Rp378,80 miliar atau 26% dari total pendapatan. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi paling rendah, yaitu senilai Rp214,01 miliar atau 15% dari total pendapatan.

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Jika ditelusuri secara lebih terperinci, realisasi PAD Kota Dumai didominasi oleh lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp179,63 miliar atau 47%. Selanjutnya, pajak daerah berkontribusi sebesar 44% dari total PAD atau Rp165,26 miliar secara nominal.

Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang rendah dengan total realisasi berturut-turut senilai Rp32,67 miliar dan Rp1,24 miliar.


Baca Juga: Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Dumai menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020. Secara keseluruhan, realisasi pajak Kota Dumai berhasil mencapai target APBD pada periode bersangkutan.

Jika diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Dumai pada 2016 mencapai Rp77,26 miliar atau 112% dari target yang ditetapkan. Berikutnya, pada 2017, kinerja pajak meningkat dengan pencapaian sebesar 122% dari target atau senilai Rp94,99 miliar. Pada 2018, realisasi pajak mengalami penurunan dengan nilai Rp127,96 miliar atau 109% dari target APBD.

Pada 2019, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan menjadi Rp141,49 miliar atau 110% dari target yang ditetapkan. Kinerja pajak Kota Dumai mengalami peningkatan kembali pada 2020 dengan persentase sebesar 114% dari target penerimaan atau Rp165,26 miliar.

Baca Juga: Jangan Sampai Data STNK Dihapus! Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan


Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta pajak penerangan jalan (PPJ) secara berturut-turut membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Dumai pada 2019, yaitu senilai Rp91,40 miliar dan Rp39,67 miliar.

Kemudian, kontributor terbesar lainnya berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan penerimaan senilai Rp15,64 miliar. Sementara itu, pajak restoran memberikan kontribusi senilai Rp7,25 miliar.

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, 16 Kelurahan di Kota Ini Bakal Uji Coba e-SPPT PBB

Selanjutnya, pajak hotel serta pajak mineral bukan logam dan batuan memberi kontribusi masing-masing senilai Rp3,76 miliar dan Rp2,55 miliar. Selain itu, pajak reklame memberikan kontribusi senilai Rp2,34 miliar terhadap realisasi pajak daerah Kota Dumai.

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Dumai diatur dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai. Informasi mengenai peraturan daerah Kota Dumai dapat diakses melalui laman resmi https://jdih.dumaikota.go.id/. Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Dumai.


Baca Juga: Kemendagri Kembali Warning Pemda Agar Tak Gelar Pemutihan Pajak Lagi

Tax Ratio
BERDASARKAN pada penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory, kinerja pajak daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Dumai pada 2020 tercatat sebesar 0,45%.

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada di angka 0,60%. Indikator ini menunjukkan bahwa kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Dumai relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Baca Juga: Cuma 22 Hari! Manfaatkan Pemutihan Pajak Sebelum Penghapusan Data STNK

Administrasi Pajak
SESUAI dengan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 12 Tahun 2016 s.t.d.t.d Peraturan Daerah Kota Dumai No. 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai berupaya melakukan berbagai metode untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya melalui kerja sama dengan asosiasi profesi.

Bapenda berkoordinasi dengan Asosiasi Sarang Burung Walet (ASBW) Kota Dumai untuk menyampaikan sanksi jika pelaku usaha tidak membayar pajak sarang burung walet. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan segera menunaikan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Ada UU HKPD, Pemda Perlu Tetapkan Target Pajak Secara Lebih Presisi

Selain itu, Bapenda membentuk tim bersama dengan satuan polisi pramong praja (Satpol PP) untuk menindak tegas ketidakpatuhan pajak. Satpol PP bahkan menyambangi sejumlah perusahaan pengguna alat berat yang belum membayarkan pajaknya.

Demi meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, Bapenda juga menggencarkan kunjungan ke sejumlah restoran. Melalui kunjungan tersebut, Bapenda melakukan sosialisasi terkait pajak daerah kepada pemilik restoran. (kaw)

Baca Juga: Transaksi Ada Tapi Faktur Pajak Terlanjur Dibatalkan, Ini Solusinya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kota Dumai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 November 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP UMKM Wajib Lakukan Pencatatan, DJP: Tidak Ada Format Khususnya

Senin, 21 November 2022 | 11:10 WIB
KOTA SEMARANG

Pemkot Semarang Beri Diskon BPHTB Hingga 30%

Senin, 21 November 2022 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Data dan Temuan Baru Jadi Dasar Diterbitkannya SKPKBT, Ini Maksud DJP

Senin, 21 November 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG

Segera Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Sebelum Sanksi Hapus STNK

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP