Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Siapa Itu Distributor e-Meterai?

A+
A-
13
A+
A-
13
Siapa Itu Distributor e-Meterai?

GUNA menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, pemerintah meluncurkan meterai elektronik atau e-meterai. Meterai elektronik ini diatur dalam Undang-Undang No. 10/2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) dan PMK 133/2021.

Berdasarkan PMK 133/2021, meterai elektronik dibuat dan didistribusikan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Dalam mendistribusikan meterai tersebut, Perum Peruri bekerja sama dengan distributor. Lantas, siapa yang dimaksud dengan distributor dalam regulasi tersebut?

Mengacu pada Pasal 1 angka 10 PMK 133/2021, distributor adalah badan usaha yang memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam mendukung pendistribusian dan penjualan meterai elektronik melalui sistem meterai elektronik.

Baca Juga: Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Sistem meterai elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan meterai elektronik.

PMK 133/2021 mengharuskan Perum Peruri mendistribusikan meterai elektronik pada distributor guna memastikan ketersediaan meterai elektronik. Pendistribusian meterai elektronik kepada distributor dilakukan setelah distributor dipastikan telah melakukan deposit (penyetoran bea meterai di muka).

Tidak sembarang badan usaha dapat menjadi distributor. Sebab, pihak yang ingin menjadi distributor harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) PMK 133/2021. Kualifikasi yang harus dipenuhi distributor meliputi:

Baca Juga: Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik
  1. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir;
  2. Tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak, tetapi telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur; dan
  3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan;
  4. Memiliki kemampuan finansial untuk menjamin ketersediaan meterai elektronik; dan
  5. Memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan sistem meterai elektronik.

Lebih lanjut, pihak yang menjadi distributor meterai elektronik ini memiliki dua kewajiban. Pertama, harus mendistribusikan meterai elektronik kepada pemungut bea meterai.

Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran bea meterai ke Ditjen Pajak (DJP).

Kedua, menjual meterai elektronik kepada pengecer dan masyarakat umum. Penjualan meterai elektronik oleh distributor ke pengecer atau masyarakat umum dilakukan dengan harga jual sebesar nilai nominal meterai elektronik.

Baca Juga: Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Sementara itu, pengecer dapat menjual meterai elektronik dengan harga jual yang berbeda dengan nilai nominal meterai elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai distributor meterai elektronik dapat disimak dalam PMK 133/2021. (rig)

Topik : kamus pajak, meterai, e-meterai, meterai elektronik, PMK 133/2021, UU bea meterai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 23:45 WIB
Membaca UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai (UU Bea Materai) sepertinya akan menarik. Tidak sabar untuk penggunaan materai elektronik dan mengetahui kelebihan serta kekurangan adanya materai elektronik untuk suatu kajian dalam pembuatan tulisan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 November 2021 | 16:30 WIB
PMK 151/2021

Kemenkeu Terbitkan PMK Baru Soal Kriteria Pemungut Bea Meterai

Selasa, 02 November 2021 | 11:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu LHP2DK?

Senin, 01 November 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak?

Jum'at, 29 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak?

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya