Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

A+
A-
0
A+
A-
0
Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia menyetujui untuk menerapkan tarif pajak global minimum sebesar 15% terhadap perusahaan multinasional tertentu.

Kepala Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negara (LHDN) Nizom Sairi menyebutkan Malaysia secara prinsip telah setuju untuk menerapkan pajak minimum global. Dia berharap reformasi tersebut mulai diterapkan pada 2023 secara global.

“Reformasi sistem perpajakan internasional diharapkan akan diterapkan mulai 2023 secara global dan Malaysia akan mematuhi keputusan yang dibuat di tingkat OECD,” katanya dikutip dari freemalaysiatoday.com, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Malaysia termasuk di antara 136 negara yang sepakat dalam mengimplementasikan proposal dua pilar yang diusung oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Oktober 2021.

Sairi menjelaskan Malaysia bertekad mematuhi kesepakatan tersebut. Menurutnya, penerapan sistem pajak tersebut perlu dilakukan untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil ke negara tuan rumah.

Selain itu, reformasi tersebut juga diharapkan dapat menghindari terjadinya kebocoran pajak. Dalam memastikan hal tersebut, LHDN akan mengembangkan strategi komprehensif untuk mengatasi risiko kepatuhan pajak global dan mendesak perusahaan untuk lebih transparan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

LHDN juga berencana untuk memantau operasi perusahaan multinasional yang berada di Malaysia dan perusahaan lokal yang beroperasi di luar negeri. Pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi isu transfer pricing yang berpotensi diikuti dengan penghindaran pajak.

“Hampir 3.000 MNC sedang dipantau oleh Cabang Pajak Multinasional LHDN. Untuk perusahaan lokal, jumlahnya tidak banyak. Tidak semua menggunakan harga transfer, tetapi kami akan terus memantaunya dengan cermat,” jelas Sairi.

Sairi sebelumnya memprediksi penerapan tarif pajak global 15% akan merealokasi keuntungan senilai lebih dari RM556 miliar atau setara dengan Rp1.856,61 triliun untuk sekitar 100 perusahaan multinasional terbesar. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Topik : malaysia, pajak, pajak internasional, pajak minimum global, kebocoran pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini