Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Setoran Pajak Migas Tahun Ini Diprediksi Susut Rp5,6 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Pajak Migas Tahun Ini Diprediksi Susut Rp5,6 Triliun

Ilustrasi. (Foto: odexxpetroleum.com)

LONDON, DDTCNews - Lembaga pengawas kebijakan fiskal Inggris (The Office for Budget Responsibility/OBR) merevisi proyeksi penerimaan pajak dari sektor minyak dan gas (migas) yang akan turun drastis karena penurunan harga minyak mentah dan ditambah munculnya pandemi Covid-19.

Laporan terbaru OBR menyebutkan otoritas pajak hanya akan menerima sekitar £400 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun dari sektor usaha migas di Laut Utara pada periode 2020-2021. Angka terbaru tersebut susut £300 juta atau Rp5,6 triliun dari proyeksi awal sebesar £700 juta.

"Melalui perkembangan yang baru muncul diperkirakan akan menghapus rata-rata £400 juta penerimaan pajak dari Migas Laut Utara sampai dengan 2025," tulis laporan OBR seperti dikutip Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Melalui kalkulasi terbaru ini maka penerimaan pajak dari kegiatan migas dalam jangka menengah juga ikut dikoreksi. Pada 2024-2025, penerimaan pajak dari sektor migas hanya £2,6 miliar. Jumlah tersebut turun dari proyeksi awal tahun yang sebesar £4,5 miliar.

Proyeksi penerimaan pajak migas ini, lanjut laporan OBR, tertekan dengan anjloknya harga minyak yang sempat menyentuh level US$19 per barel. Kemudian, kebijakan karantina wilayah yang diterapkan oleh banyak negara ikut menekan permintaan energi secara signifikan dalam skala global.

Guncangan tersebut membuat perusahaan minyak dan membuat kebijakan luar biasa seperti Royal Dutch Shell yang untuk kali pertama sejak Perang Dunia kedua memotong dividen pemegang saham. OBR menyebutkan langkah serupa juga akan diikuti oleh British Petroleum (BP).

Baca Juga: Transaksi Elektronik Dipajaki, Eks Menkeu Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Pandemi Covid-19, ungkap OBR dilansir dailymail.co.uk, juga disebut akan memantik 'Revolusi Hijau' yang akan menurunkan tingkat permintaan atas bahan bakar fosil secara permanen di masa depan.

Karena itu, skenario penurunan penerimaan pajak dari sektor migas dipangkas sekitar 50% dengan adanya situasi baru terkait dengan masalah kesehatan dan potensi turunnya permintaan secara permanen di masa depan.

"Skenario kami mengasumsikan pendapatan yang lebih rendah dari migas setiap tahun dengan pengurangan sekitar 50%. Hal ini mencerminkan harga minyak dan produksi yang lebih rendah, serta diikuti efek pemotongan tajam pengeluaran rumah tangga dan swasta," terang OBR. (Bsi)

Baca Juga: Catat! Interpretasi P3B Harus Pertimbangkan Protokol dan MoU Terkait

Topik : pajak migas, Inggris, Office for Budget Responsibility, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Kamis, 20 Januari 2022 | 17:30 WIB
MOLDOVA

Masih Status Darurat Covid-19, Keringanan PPN Diperpanjang

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang