Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Seriusi Pengelakan Pajak, Konvensi Baru Soal Pajak Diusulkan ke PBB

A+
A-
0
A+
A-
0
Seriusi Pengelakan Pajak, Konvensi Baru Soal Pajak Diusulkan ke PBB

Ilustrasi.

NEW YORK, DDTCNews - European Network on Debt and Development (Eurodad) dan Global Alliance for Tax Justice mengusulkan pembentukan United Nations (UN) Convention on Tax kepada PBB.

Menurut Eurodad, hingga saat ini belum ada satupun konvensi PBB yang dirancang khusus untuk menindaklanjuti aliran dana gelap yang terkait dengan praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Padahal, praktik ini telah menyebabkan kerugian penerimaan pajak hingga miliaran dolar AS setiap tahunnya bagi banyak negara.

"Masalah ini merupakan masalah global dan memerlukan solusi global pula. PBB memiliki peran penting untuk memimpin negosiasi dan menciptakan level partisipasi yang setara antarnegara," tulis Eurodad dalam Proposal for a UN Convention on Tax, dikutip Selasa (15/3/2022).

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Tanpa adanya proses yang inklusif, standar perpajakan global disusun melalui forum-forum lain dengan transparansi yang terbatas dan tidak memberikan posisi yang setara bagi negara partisipan.

Dalam Inclusive Framework yang diinisiasi oleh G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), suatu yurisdiksi bisa bergabung dalam inisiatif tersebut bila menyetujui rencana aksi BEPS yang telah disepakati pada 2015.

Rencana aksi BEPS Sendiri awalnya dirancang oleh sedikit negara Inclusive Network. Namun, kemudian ada lebih dari 100 negara yang 'terpaksa' menyetujui rencana aksi ini agar bisa bergabung ke dalam keanggotaan Inclusive Network.

"Hari ini, forum tersebut jauh dari kata inklusif mengingat lebih dari sepertiga negara di dunia masih belum terlibat dalam negosiasi," tulis Eurodad.

Baca Juga: Tambal Defisit APBN, India Pungut Windfall Tax dari Perusahaan Migas

Dalam UN Tax Convention on Tax yang diusulkan, Eurodad mengajukan usulan untuk mereformasi mekanisme kerja sama perpajakan multinasional agar setiap negara dapat turut serta dalam negosiasi dengan posisi yang setara.

Eurodad mengusulkan pembentukan struktur multilateral guna memperbaiki sistem perpajakan internasional eksisting serta penghapusan sistem transfer pricing dan arm's length principle.

"Korporasi multinasional seharusnya dikenai pajak berdasarkan laba global. Hak pemajakan dibagikan antaryurisdiksi berdasarkan formula yang sudah disetujui dan tarif pajak efektif minimum," tulis Eurodad.

Baca Juga: Tarif PPN Urgen Dinaikkan, Pemerintah Singapura Temui DPR

UN Convention on Tax yang diusulkan oleh Eurodad diklaim dapat meningkatkan keadilan ekonomi dan merespons tantangan perpajakan saat ini.

UN Convention on Tax diharapkan dapat menghapuskan bias dalam sistem perpajakan internasional yang saat ini lebih memihak kepada negara besar dan maju ketimbang negara berkembang. (sap)

Baca Juga: Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law
Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, pengelakan pajak, tax avoidance, BEPS, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Naikkan Tarif Bea Masuk Ratusan Barang Impor Asal Rusia

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet