SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak

Muhamad Wildan | Rabu, 01 Februari 2023 | 10:30 WIB
Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak

Calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak Ruwaidah Afiyati (kiri).

JAKARTA, DDTCNews - Panelis pada seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) menyoroti inkonsistensi dari putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

Salah satu CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak, Ruwaidah Afiyati mengatakan dirinya ketika menjabat sebagai hakim pengadilan pajak berusaha untuk merujuk putusan sebelumnya dan putusan peninjauan kembali (PK) ketika memutus suatu perkara.

"Kami berusaha untuk konsisten. Walau pada sengketa pajak Pengadilan Pajak tidak mengenal yurisprudensi, tetapi bisa dijadikan rujukan," katanya dalam wawancara terbuka yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY), Rabu (1/2/2023).

Baca Juga:
Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Meski demikian, lanjut Ruwaidah, terdapat potensi timbulnya perbedaan putusan atas sengketa sama. Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat perbedaan model pembuktian.

"Kalau pembuktiannya berbeda, putusannya bisa berbeda. Ini mungkin yang dimaksud tidak konsisten tadi," ujarnya.

Ruwaidah menuturkan perbedaan putusan atas suatu sengketa yang sama tidak hanya terjadi di Pengadilan Pajak, tetapi juga di MA. Putusan PK atas sengketa yang sama bisa berbeda antara satu dengan yang lain karena perkara tersebut ditangani oleh 2 majelis atau lebih.

Baca Juga:
Penyidikan Dihentikan, Barang Kena Cukai Bisa Ditetapkan Milik Negara

Contoh, ia menemukan terdapat 12 sengketa terkait dengan PPN yang identik antara satu dengan yang lain. Kemudian, sengketa tersebut ditangani oleh 2 majelis yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda pula.

Ruwaidah menilai sengketa tersebut seharusnya diputus oleh majelis yang sama untuk menghindari perbedaan amar putusan.

Terlepas dari permasalahan tersebut, ia memandang para hakim pada Pengadilan Pajak sesungguhnya terus berupaya untuk merujuk putusan PK dari Mahkamah Agung (MA) guna menjaga konsistensi putusan.

Baca Juga:
Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Menurut Ruwaidah, terdapat beragam putusan PK yang baik dan dapat dijadikan rujukan oleh para hakim di Pengadilan Pajak dalam memutus suatu sengketa. Namun, ia mengakui putusan PK masih cenderung sulit diakses oleh publik.

Saat ini, putusan PK sebenarnya sudah dapat diakses pada direktori putusan MA. Meski demikian, terdapat beberapa putusan yang tidak dapat diakses dan hanya bisa diketahui nomor putusan atau ringkasan putusannya saja.

Sebagai informasi, KY menggelar seleksi wawancara atas 2 CHA TUN khusus pajak pada hari ini. Selain Ruwaidah, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Triyono Martanto juga akan diwawancarai oleh KY pada hari ini.

Seleksi wawancara dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan pada laman https://www.youtube.com/watch?v=mqQoyZ4n3pw. Publik juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada CHA melalui fitur chat yang tersedia di Youtube. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 04 Desember 2023 | 16:59 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Senin, 04 Desember 2023 | 14:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Senin, 04 Desember 2023 | 13:00 WIB AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK 66 dan PSAK 74 Berlaku di 2025, KAPj IAI Siapkan Panduannya

BERITA PILIHAN
Senin, 04 Desember 2023 | 18:17 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Daftar IMEI untuk HP Bisa Diwakilkan, Sertakan Dokumen Kedatangan

Senin, 04 Desember 2023 | 17:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Data Sudah Terkirim ke CEIR, DJBC Pastikan IMEI Terdaftar Permanen

Senin, 04 Desember 2023 | 16:59 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Senin, 04 Desember 2023 | 16:36 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN DTP Rumah dengan Harga Sampai Rp5 Miliar, Download di Sini!

Senin, 04 Desember 2023 | 16:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Senin, 04 Desember 2023 | 16:15 WIB AGENDA KAMPUS

PSHK dan STH Indonesia Jentera Gelar Diskusi Soal Peninjauan Kembali

Senin, 04 Desember 2023 | 16:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Senin, 04 Desember 2023 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Jadi Nonefektif karena Pendapatan di Bawah PTKP, DJP Jelaskan Ini

Senin, 04 Desember 2023 | 14:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada