Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Selangkah Lagi Negara Ini Punya UU Pajak Layanan Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Selangkah Lagi Negara Ini Punya UU Pajak Layanan Digital

Ilustrasi. (DDTCNews)

MADRID, DDTCNews—Majelis Spanyol/Chamber of Deputies menyetujui proposal regulasi pemerintah terkait dengan pajak layanan digital. Rancangan undang-undang kini dikirim ke Senat untuk pembahasan lanjutan.

Jubir Partai Sosialis Patricia Blanquer mengatakan rezim pajak internasional Spanyol sudah waktunya disesuaikan. Salah satu pembaruan penting mengubah dasar pemajakan tidak lagi berdasarkan kehadiran fisik perusahaan di Spanyol.

"Setelah melakukan voting, kami ingin menyesuaikan sistem pajak Spanyol ke abad 21. Kami melakukan koreksi asimetri fiskal yang mendistorsi pasar," katanya dikutip Senin (11/8/2020).

Baca Juga: Komisi Eropa Ajukan Banding Kasus Sengketa Pajak Apple

Namun demikian, pendapat berbeda diutarakan Rodrigo Jimenez dari partai sayap kanan, VOX. Menurutnya, pemerintah justru harus berhati-hati dengan rencana penerapan pajak layanan digital atau digital services tax (DST).

Hal ini dikarenakan regulasi DST Spanyol tersebut berpotensi mendapatkan aksi balasan atau retaliasi dari AS. Belum lagi, AS gencar melakukan investigasi terkait dengan DST, terutama yang mendiskriminasikan perusahaan asal AS.

Pemerintah Spanyol sebelumnya menyebutkan rencana kebijakan pajak layanan digital masih sejalan dengan kerangka kerja OECD terkait dengan base erosion and profit shifting (BEPS) dan menjawab tantangan ekonomi digital.

Baca Juga: DPR Usulkan Keringanan Pajak untuk Dokter

Pemerintah setidaknya menyiapkan dua regulasi penting terkait pajak ekonomi digital yakni RUU pajak layanan digital dan RUU pajak jasa keuangan yang keduanya sudah disetujui oleh Chamber of Deputies.

"DST akan mengekspos Spanyol pada aksi pembalasan oleh pemerintah AS," tutur Jimenez.

Untuk diketahui, rancangan aturan pajak layanan digital ala Negeri Matador memberlakukan tarif sebesar 3%. Pungutan berlaku atas perusahaan dengan pendapatan global sebesar €750 juta dan €3 juta di antaranya merupakan pendapatan dari konsumen Spanyol.

Baca Juga: Tekan Emisi Karbon, DPR Sepakati Penerapan Pajak Baru

Dilansir dari Tax Notes International, rencana kebijakan sudah disusun pemerintah sejak Februari 2020 dan menyasar iklan online, e-commerce dan aktivitas penjualan data. Setoran pajak layanan digital diprediksi menyentuh €968 juta per tahun.

Sementara itu, RUU pajak jasa keuangan menetapkan tarif 0,2% atas penjualan saham perusahaan di dalam negeri dengan nilai pasar sebesar €1 miliar. Setoran pajak jasa keuangan ditaksir mencapai €850 juta per tahun. (rig)

Baca Juga: Penagihan Digencarkan, Realisasi Penerimaan Pajak Lewati Target
Topik : spanyol, pajak layanan digital, DST, amerika serikat, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 16:30 WIB
IRLANDIA
Jum'at, 18 September 2020 | 15:05 WIB
INGGRIS
Jum'at, 18 September 2020 | 11:21 WIB
BELANDA
Kamis, 17 September 2020 | 18:00 WIB
BELGIA
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: