BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - World Bank menyarankan Thailand untuk melanjutkan reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Terlebih, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program, termasuk penurunan kemiskinan, tidaklah kecil.
Ekonom Senior Bank Dunia Thailand Kiatipong Ariyapruchya mengatakan tingkat kemiskinan Thailand berpotensi terus menurun jika didukung oleh pemulihan ekonomi yang dan program bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.
"Reformasi ekonomi dan pajak diperlukan untuk memperkuat potensi ekonomi Thailand dan memastikan pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang," katanya, dikutip pada Minggu (2/3/2025).
Kiatipong menuturkan pemerintah Thailand memiliki berbagai skema bantuan sosial yang harus dibiayai, terutama dari pajak. Penerimaan pajak yang tinggi akan menjamin pemerintah dapat terus memberikan bantuan sosial untuk masyarakat.
World Bank pun merekomendasikan Thailand untuk meningkatkan ketahanan fiskalnya dengan menaikkan mobilisasi pendapatan, serta mengefisiensi belanja negara.
Dalam memobilisasi pendapatan domestik, Thailand perlu memperluas basis pajak dan fokus dalam investasi yang pro-pertumbuhan di sektor infrastruktur dan teknologi.
Sebagai informasi, tingkat kemiskinan di Thailand telah menurun menjadi 8,2% pada 2024. Kebijakan BLT dilaporkan telah meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga berkontribusi pada penurunan 3 poin persen kemiskinan.
Pada 2025, pemerintah menargetkan perluasan cakupan BLT sehingga membutuhkan biaya tambahan senilai THB305 miliar atau Rp148,2 triliun (1,6% dari PDB).
Namun, sisa anggaran untuk program ini hanya THB170 miliar atau Rp82,6 triliun (0,9% dari PDB) sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi penerimaan negara.
Kiatipong menilai setidaknya ada 3 tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan APBN Thailand, yaitu pemenuhan kebutuhan layanan publik yang meningkat, revitalisasi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan utang pemerintah tetap berkelanjutan.
"Utang pemerintah diproyeksikan meningkat menjadi 64,8% dari PDB pada tahun fiskal 2025 dan dapat mendekati batas 70% dalam waktu 5 tahun," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)
