Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

A+
A-
0
A+
A-
0
Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Ilustrasi.

KEPANJEN, DDTCNews - Pemkab Malang, Jawa Timur akan mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) menyusul seretnya setoran dari pajak hotel dan hiburan karena terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Made Arya Wedhantara mengatakan tulang punggung setoran pajak daerah berasal dari pelaku usaha jasa seperti hiburan dan hotel. Namun, kedua sektor tersebut hingga saat ini masih terdampak kebijakan PPKM.

"Ini mau akhir tahun, sudah masuk September 2021. Tetapi target pajak berhasil kami kumpulkan baru 30% saja [dari target APBD]," katanya, dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Made menjelaskan realisasi penerimaan yang baru sekitar 30% dari target tersebut berlaku pada jenis pungutan pajak hotel. Kemudian, realisasi penerimaan pajak hiburan juga baru berkisar 30% dari target.

Untuk itu, pemkab akan mengoptimalkan penerimaan dari jenis pajak yang tidak terlalu terdampak kebijakan PPKM di antaranya PBB-P2. "Sebagai gantinya agar target pajak terpenuhi maka digenjot pada sektor lain seperti PBB," ujarnya.

Made menjelaskan optimalisasi setoran PBB akan menyasar warga yang memiliki aset tanah dan bangunan. Dia menegaskan hasil pungutan pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja anggaran desa sebesar 10% dari realisasi PBB-P2.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

"Memang harus seperti itu karena kembali lagi ke desa melalui anggaran dana desa," tuturnya seperti dilansir jatimtimes.com. (rig)

Topik : kabupaten malang, pendapatan asli daerah, PBB-P2, pajak hotel, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan