Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sedang Pandemi Corona, Pembebasan PPh dan PPN 10 Tahun Dikaji

A+
A-
0
A+
A-
0
Sedang Pandemi Corona, Pembebasan PPh dan PPN 10 Tahun Dikaji

Ilustrasi.

KAMPALA, DDTCNews—Pemerintah Uganda tengah menggodok rancangan undang-undang untuk membebaskan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai selama 10 tahun kepada investor yang memenuhi persyaratan tertentu.

Syarat tax holiday itu tersebut antara lain, nilai saham yang ditanamkan memenuhi syarat minimal, saham ditanamkan pada industri yang menggunakan 50% bahan baku lokal, serta mempekerjakan 100 warga negara Uganda.

“Investor asing maupun dalam negeri yang menanamkan investasi sesuai batas minimum yang ditetapkan, dan memenuhi syarat tertentu dapat menikmati pembebasan PPh dan PPN selama 10 tahun,” sebut RUU tersebut dikutip Senin (6/4/2020).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Secara lebih terperinci, nilai investasi yang ditanamkan investor asing minimal 37 miliar shilling Uganda atau Rp156,3 miliar. Untuk investor lokal, nilai investasi yang ditanamkan minimal 3,7 triliun shilling atau setara Rp15,6 triliun.

Lebih lanjut, manfaat pajak ini juga bisa dinikmati investor di bidang industri yang mengolah barang-barang pertanian dan yang memproduksi atau merakit peralatan medis, farmasi, bahan bangunan, mobil dan peralatan rumah tangga.

Investor juga akan bebas dari PPh dan PPN jika mereka memproduksi furnitur, bubur kertas, kertas, percetakan dan penerbitan bahan ajar serta mendirikan atau mengoperasikan lembaga kejuruan atau teknis.

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Investor yang menjalankan bisnis di bidang logistik dan pergudangan, teknologi informasi atau pertanian atau mereka yang berinvestasi dalam pembuatan ban, alas kaki, kasur atau pasta gigi juga dapat menikmati keringanan ini.

Selain fasilitas tax holiday, pemerintah juga akan merevisi tarif PPh atas pendapatan sewa yang berlaku bagi orang pribadi maupun badan dari 20% menjadi 30% dan ketentuan biaya yang dapat dikurangkan atas pendapatan sewa dari 20% menjadi 50%.

Namun, revisi tersebut mengharuskan wajib pajak untuk memperhitungkan pendapatan serta pengeluaran atas bangunan yang disewakan secara terpisah jika mereka memiliki beberapa bagunan yang disewakan.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

“Jika pendapatan sewa lebih dari satu bangunan, maka harus memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran untuk tiap bangunan, dan membayar pajak untuk masing-masing bangunan secara terpisah,” tilis RUU tersebut dilansir dari Daily Monitor.

Uganda merupakan salah satu negara yang terdampak virus Corona cukup berat. Kondisi ini membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk melawan penyebaran Corona lebih besar.

Sayangnya, Uganda yang dikategorikan negara miskin ini memiliki anggaran yang terbatas. Bank Dunia bahkan harus memberikan uang sebesar US$15 juta atau setara 57 miliar shilling kepada Uganda. (rig)

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Topik : pandemi corona, tax holiday, pembebasan pajak, PPh, PPN, investasi, internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny