Artikel yang pernah ditulis :

Pemerintah mengatur tata cara penyetoran sekaligus tempat penyetoran penerimaan negara untuk menjamin kelancaran pemasukan penerimaan negara ke kas negara.

Bentuk kerja sama investasi dengan sistem bangun guna serah ini banyak dilakukan antara pemerintah dan investor atau antara pemilik lahan dan investor.

Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepabeanan/cukai dan perpajakan atas impor vaksin dan peralatan yang diperlukan.

Insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Perinciannya simak pada artikel ini.

PER-23/PJ/2020 dirilis untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelunasan bea meterai bisa dilakukan dengan meterai yang dibuat mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan teknologi lainnya.

Ketentuan mengenai penyerahan BKP secara konsinyasi sebelumnya tercantum dalam Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN., tetapi kemudian dihaous oleh UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja merevisi jenis retribusi perizinan tertentu dan membuat jenis retribusi tersebut dalam UU PDRD susut dari 5 jenis menjadi 4 jenis.

Tarif bunga sanksi administrasi pajak periode Januari 2021 lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya.

Secara garis besar, UU Bea Meterai yang baru memperluas objek, menyesuaikan tarif, dan batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea meterai.