STIMULUS EKONOMI

Satgas PEN akan Realokasi Pagu BLT dan Subsidi Bunga

Dian Kurniati | Sabtu, 19 September 2020 | 13:01 WIB
Satgas PEN akan Realokasi Pagu BLT dan Subsidi Bunga

Perajin menyelesaikan perabot berbahan rotan di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memprediksi pagu anggaran pada sejumlah program stimulus pemulihan ekonomi tidak akan terserap 100% hingga akhir tahun. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc)

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memprediksi pagu anggaran pada sejumlah program stimulus pemulihan ekonomi tidak akan terserap 100% hingga akhir tahun.

Budi mengatakan program yang penyerapan anggarannya saat ini tak maksimal misalnya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan subsidi bunga untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, Satgas PEN akan memastikan pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN dapat benar-benar mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:
Ekonomi Negara Maju Melambat, Pemerintah Fokus Ekspor ke 12 Negara Ini

"Kami sudah menyadari ini (pagu tidak terserap semuanya), dan kemungkinan besar akan kami pakai sisanya untuk program lainnya," katanya melalui konferensi video, Rabu (16/9/2020).

Budi mengatakan realisasi penyaluran BLT dana desa hingga 14 September 2020 baru sekitar Rp11 triliun atau 31,8% dari pagu senilai Rp31,8 triliun. BLT dana desa tersebut telah diterima 11 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Menurut Budi sebagian pagu BLT dana desa akan direalokasi ke program aktivitas desa lainnya, yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan.

Baca Juga:
Perkuat Neraca Perdagangan, Presiden Jokowi Bentuk Satgas Ekspor

Sementara pada program subsidi bunga UMKM, realisasi hingga 14 September 2020 baru sekitar Rp3 triliun atau 7,65% dari pagu Rp35 triliun. Subsidi kredit tersebut dinikmati sekitar 7,9 juta nasabah UMKM, dengan total pinjaman Rp323 triliun.

Budi memprediksi realisasi subsidi bunga UMKM hingga UMKM hingga akhir tahun hanya Rp14 triliun. "Artinya ada gap atau sisa Rp21 triliun. Ini programnya sudah dibikin, sebentar lagi akan kami announce program baru apa yang bisa manfaatkan gap ini," ujarnya.

Walaupun ada program yang realisasi anggarannya kecil, Budi menilai beberapa program jaring pengaman sosial lain justru menunjukkan pergerakan positif.

Misalnya program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai dan nontunai, serta program yang baru dimulai seperti subsidi gaji dan bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 18 Februari 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Negara Maju Melambat, Pemerintah Fokus Ekspor ke 12 Negara Ini

Rabu, 27 September 2023 | 16:30 WIB KEPPRES 24/2023

Perkuat Neraca Perdagangan, Presiden Jokowi Bentuk Satgas Ekspor

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Selasa, 11 Mei 2021 | 15:53 WIB BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Jelang Lebaran, Ini Nilai BLT Dana Desa yang Sudah Tersalur

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak