Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Saran World Bank: Turunkan Threshold PKP dan Omzet PPh Final

A+
A-
26
A+
A-
26
Saran World Bank: Turunkan Threshold PKP dan Omzet PPh Final

Ilustrasi. Perajin menjemur batik yang dibuat di sentra pembuatan batik Anggun, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/7/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

JAKARTA, DDTCNews – World Bank mengusulkan adanya penurunan ambang batas pengenaan pajak penghasilan (PPh) final UMKM dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dari yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta.

Usulan ini tertuang dalam dokumen “Indonesia Economic Prospects” yang dipublikasikan World Bank hari ini, Kamis (16/7/2020). Penurunan diperlukan untuk meningkatkan jumlah usaha yang berkontribusi dalam pembayaran pajak. Apalagi, ada penurunan tarif PPh badan mulai tahun ini.

“Langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya penerimaan pajak sudah dilakukan, tetapi masih belum cukup untuk meningkatkan tax ratio," tulis World Bank dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Menurut World Bank, PPh final dengan tarif sebesar 0,5% yang dikenakan pada usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar masih terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan banyak usaha-usaha yang memiliki keuntungan sangat tinggi tidak bisa dikenai PPh badan yang notabene berbasis pada penghasilan.

Tarif serta kewajiban pelaporan PPh final UMKM yang sangat rendah dibandingkan PPh badan ini menjadi disinsentif bagi dunia usaha untuk tumbuh lebih besar. Hal ini juga mendorong pelaku usaha untuk memecah usahanya menjadi usaha-usaha kecil untuk bisa menikmati tarif PPh final.

“Mengembalikan ambang batas PPh final UMKM ke Rp600 juta akan mengurangi dampak buruk dari insentif ini serta akan meningkatkan transparansi," tulis World Bank.

Baca Juga: Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Kemudian, tingginya ambang batas PKP dinilai menyebabkan basis pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia menjadi sangat rendah. Indonesia sendiri sudah tercatat sebagai negara dengan ambang batas PKP terhadap pendapatan per kapita tertinggi di dunia.

Akibat terlalu tingginya ambang batas PKP serta banyaknya barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, World Bank mencatat PPN yang dikumpulkan oleh Indonesia baru 60% dari potensi aslinya. Simak artikel ‘Pemerintah Bakal Atur Ulang Fasilitas PPN dan Batasan PKP’.

“Ambang batas PKP yang lebih rendah akan memperbaiki sistem PPN, kepatuhan pajak, serta akan meningkatkan peranan PPN untuk memobilisasi penerimaan pajak," imbuh World Bank.

Baca Juga: Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Selain dua masalah tersebut, World Bank juga menyorot perlakuan perpajakan spesial oleh pemerintah bagi sektor konstruksi dan properti. Menurut World Bank, skema PPh final yang selama ini dinikmati oleh sektor tersebut harus dihapus.

Merujuk pada UU PPh, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah serta bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah bangunan dapat dikenai pajak secara final.

Perlakuan yang spesial ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor tersebut cenderung rendah. World Bank juga menuliskan kepatuhan pajak sektor properti merupakan yang paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Menurut World Bank, sektor konstruksi dan properti perlu dikenai PPh badan sebagaimana sektor-sektor lainnya untuk menciptakan keadilan antarsektor ekonomi serta meningkatkan transparansi perpajakan. (kaw)

Topik : UMKM, omzet, PPh final, PKP, PPN, pajak final, konstruksi, World Bank, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 97

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 97
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 182
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 193
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 98

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 98
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 182
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 193
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 99

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 99
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 182
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 193
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

Kamis, 23 Juli 2020 | 08:35 WIB
hati hati dengan advise world bank yang seolah olah membantu ide perbaikan untuk ekonomi Indonesia. Ujung ujungnya malah mempwrkeruh suasana dan kekacauan ekonomi

Ali Zeindra

Kamis, 16 Juli 2020 | 23:36 WIB
Usulan yang baik dalam rangka meningkatkan tax ratio Indonesia. Namun, alangkah lebih baik jika sebelum benar-benar diimplementasikan usulan world bank terkait pajak di Indonesia didahului dengan serangkaian program edukasi perpajakan. Selain itu, menjadi penting saat ini untuk membangun ekonomi bai ... Baca lebih lanjut

AGUS KURNIAWAN

Kamis, 16 Juli 2020 | 19:49 WIB
Menurut pendapat saya, saran dari World Bank kurang bersahabat dengan iklim bisnis yang terjadi di Indonesia, dimana dengan semakin ditekannya pebisnis dengan menurunkan batas PKP akan berdampak pada kenyamanan psikologis dari pebisnis tersebut, apalagi dengan minimnya pendidikan pajak di masyarakat ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Desember 2021 | 15:43 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Mohammad Ahsan Sambangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 04 Desember 2021 | 15:11 WIB
WEBINAR FIA UI

Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya