Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Saluran Bayar Pajak Kendaraan Ditambah, Pemprov Bikin Aplikasi Khusus

A+
A-
4
A+
A-
4
Saluran Bayar Pajak Kendaraan Ditambah, Pemprov Bikin Aplikasi Khusus

Ilustrasi. (DDTCNews)

SURABAYA, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur akan menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai saluran baru pembayaran pajak daerah.

Plt. Kepala Bapenda M. Yasin mengatakan BUMDes akan digunakan sebagai sarana pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini, lanjutnya, Bapenda tengah membangun aplikasi pembayaran PKB melalui BUMDes tersebut.

"Kami akan menamai aplikasi Samsat Bunda, singkatan dari Samsat BUMDesa. Untuk itu sekarang kami sedang develop sistem aplikasinya," katanya, dikutip Selasa (26/1/2021).

Baca Juga: Cuma 2 Bulan! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

M. Yasin menyatakan aplikasi Samsat Bunda ini merupakan kerja sama pemprov dengan Pos Indonesia dan Griya Bayar. Layanan Samsat daring di level desa, sambungnya, akan memudahkan masyarakat desa membayar pajak kendaraan bermotor.

Dia menjelaskan alasan BUMDes dipilih lantaran dapat menjangkau seluruh desa di Jawa Timur. Untuk itu, pemprov menggarap aplikasi Samsat Bunda dengan fitur yang lengkap seperti informasi pemilik kendaraan dan informasi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak.

M. Yasin memastikan aplikasi tersebut tidak hanya untuk mengamankan penerimaan pajak, tetapi juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Kerja sama pemprov dengan BUMDes juga menjadi alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Juga: Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

"BUMDes akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Setiap transaksi pajak dia akan dapat fee dan yang utama masyarakat makin mudah mendapatkan layanan membayar pajak," tuturnya.

Selain itu, kerja sama dengan BUMDes juga untuk memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat desa dalam membayar PKB. Saat ini, tak sedikit pemilik kendaraan di tingkat desa yang enggan membayar pajak tahunan kendaraan bermotor karena digunakan untuk keperluan pertanian.

Pemprov berharap kerja sama tersebut dapat mendukung upaya pemda mengejar target penerimaan PKB tahun ini senilai Rp5,9 triliun. Adapun realisasi pada akhir Januari 2021 baru sekitar 5% dari target atau setara dengan Rp313 miliar.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Desember, Program Pemutihan Pajak PBB Digelar

"Karena itu kami coba mendekatkan layanan. Dengan lebih mudah, mereka akan memilih untuk tidak terlambat membayar pajak," ujar M. Yasin seperti dilansir klikjatim.com. (rig)

Topik : provinsi jawa timur, pajak kendaraan bermotor, saluran pembayaran pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA BARAT

Kali Ini Jangan Terlewat, Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KOTA SAMARINDA

Pemkot Adakan Pemutihan dan Perpanjang Jatuh Tempo PBB-P2

Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Cegah Pungli, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal Nontunai

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN KLATEN

Jangan Telat Lagi, Pemutihan Denda PBB Diperpanjang Sampai Akhir 2021

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran