Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Saluran Bayar Pajak Kendaraan Ditambah, Pemprov Bikin Aplikasi Khusus

A+
A-
4
A+
A-
4
Saluran Bayar Pajak Kendaraan Ditambah, Pemprov Bikin Aplikasi Khusus

Ilustrasi. (DDTCNews)

SURABAYA, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur akan menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai saluran baru pembayaran pajak daerah.

Plt. Kepala Bapenda M. Yasin mengatakan BUMDes akan digunakan sebagai sarana pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini, lanjutnya, Bapenda tengah membangun aplikasi pembayaran PKB melalui BUMDes tersebut.

"Kami akan menamai aplikasi Samsat Bunda, singkatan dari Samsat BUMDesa. Untuk itu sekarang kami sedang develop sistem aplikasinya," katanya, dikutip Selasa (26/1/2021).

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

M. Yasin menyatakan aplikasi Samsat Bunda ini merupakan kerja sama pemprov dengan Pos Indonesia dan Griya Bayar. Layanan Samsat daring di level desa, sambungnya, akan memudahkan masyarakat desa membayar pajak kendaraan bermotor.

Dia menjelaskan alasan BUMDes dipilih lantaran dapat menjangkau seluruh desa di Jawa Timur. Untuk itu, pemprov menggarap aplikasi Samsat Bunda dengan fitur yang lengkap seperti informasi pemilik kendaraan dan informasi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak.

M. Yasin memastikan aplikasi tersebut tidak hanya untuk mengamankan penerimaan pajak, tetapi juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Kerja sama pemprov dengan BUMDes juga menjadi alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Juga: Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

"BUMDes akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Setiap transaksi pajak dia akan dapat fee dan yang utama masyarakat makin mudah mendapatkan layanan membayar pajak," tuturnya.

Selain itu, kerja sama dengan BUMDes juga untuk memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat desa dalam membayar PKB. Saat ini, tak sedikit pemilik kendaraan di tingkat desa yang enggan membayar pajak tahunan kendaraan bermotor karena digunakan untuk keperluan pertanian.

Pemprov berharap kerja sama tersebut dapat mendukung upaya pemda mengejar target penerimaan PKB tahun ini senilai Rp5,9 triliun. Adapun realisasi pada akhir Januari 2021 baru sekitar 5% dari target atau setara dengan Rp313 miliar.

Baca Juga: Cuma Ada Bulan Ini! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

"Karena itu kami coba mendekatkan layanan. Dengan lebih mudah, mereka akan memilih untuk tidak terlambat membayar pajak," ujar M. Yasin seperti dilansir klikjatim.com. (rig)

Topik : provinsi jawa timur, pajak kendaraan bermotor, saluran pembayaran pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

Senin, 08 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI NTT

Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor