Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Rugi Rp4,7 Triliun Sejak Pandemi, Sineas Desak Pembebasan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Rugi Rp4,7 Triliun Sejak Pandemi, Sineas Desak Pembebasan Pajak

Salah satu shooting film Bourne Legacy di Manila, Filipina, beberapa tahun lalu. Asosiasi Produsen Film Filipina (Philippine Motion Picture Producers Association of the Philippines/PMPPAP) menyerukan pembebasan pajak setelah mengalami kerugian hingga P16 miliar atau Rp4,7 triliun sejak pandemi Covid-19. (Foto: Youtube Universal Pictures UK)

MANILA, DDTCNews - Asosiasi Produsen Film Filipina (Philippine Motion Picture Producers Association of the Philippines/PMPPAP) menyerukan pembebasan pajak setelah mengalami kerugian hingga P16 miliar atau Rp4,7 triliun sejak pandemi Covid-19 tahun lalu.

Sekretaris PMPPAP Josabeth Alonso mengatakan sektor usaha produksi film hampir tidak beroperasi sejak Covid-19 merebak pada Maret 2020. Menurutnya, situasi itu berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya ketika sineas banyak memproduksi film.

"Pada 2019, industri hiburan, khususnya film, bisa menghasilkan pendapatan sebesar P13 miliar untuk negara," katanya ketika berdialog dengan Senat, di Manila, seperti dikutip Rabu (19/5/2021).

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Alonso mengatakan PMPPAP telah berupaya menjaga sektor perfilman di Filipina tetap produktif ketika masa pandemi datang, tetapi upaya ini tidak berhasil.

Festival Film Metro Manila tahun lalu, lanjutnya, merupakan 'kegagalan' karena hanya mendatangkan penerimaan P25 juta atau Rp7,4 miliar, jauh dibandingkan dengan P1 miliar atau Rp296,4 miliar pada 2019.

Dengan situasi tersebut, menurut Alonso, pelaku perfilman membutuhkan pembebasan pajak agar dapat bertahan. Alasannya, saat ini mereka harus tetap membayar pajak penghasilan, pajak hiburan, dan pajak lainnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Selain soal kerugian dan pajak yang harus mereka bayar, PMPPAP juga mencatat biaya produksi film meningkat menjadi sekitar 40% karena mereka harus mengikuti protokol kesehatan untuk melindungi para pekerja dari risiko penularan Covid-19.

Alonso berharap usulan pembebasan pajak dapat dikabulkan pemerintah. "Industri film di Filipina ini telah mempekerjakan sekitar 300.000 orang. Jadi, permintaan ini perlu diperhatikan," katanya.

Presiden Regal Films Roselle Monterverde kemudian memberikan kesaksian mengenai upayanya mempertahankan perusahaan. Dia menyebut industri film Filipina saat ini tengah berada dalam 'mode bertahan hidup'.

Baca Juga: Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Monterverde juga menyoroti tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang berkontribusi menambah beban pada ongkos produksi film. "Kami seperti merasa ditindas, menyedihkan. Saya sangat blak-blakan tentang itu, dan ini bukan lelucon," ujarnya dilansir inquirer.net. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, industri film, pembebasan pajak, PPN, covid-19

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 September 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Segera Urus! Pemprov Bebaskan Pajak Kendaraan Mikrolet dan Ojek Online

Senin, 19 September 2022 | 11:45 WIB
PELAPORAN SPT

Lapor SPT Masa PPN 1111? DJP: Langsung Lewat Web e-Faktur Ini

Senin, 19 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Kemplang Pajak, Direktur dan Komisaris Ini Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 18 September 2022 | 15:00 WIB
FILIPINA

Presiden Marcos Minta Kasus Penggelapan Pajaknya Dibuka Kembali

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak