Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rugi Rp4,7 Triliun Sejak Pandemi, Sineas Desak Pembebasan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Rugi Rp4,7 Triliun Sejak Pandemi, Sineas Desak Pembebasan Pajak

Salah satu shooting film Bourne Legacy di Manila, Filipina, beberapa tahun lalu. Asosiasi Produsen Film Filipina (Philippine Motion Picture Producers Association of the Philippines/PMPPAP) menyerukan pembebasan pajak setelah mengalami kerugian hingga P16 miliar atau Rp4,7 triliun sejak pandemi Covid-19. (Foto: Youtube Universal Pictures UK)

MANILA, DDTCNews - Asosiasi Produsen Film Filipina (Philippine Motion Picture Producers Association of the Philippines/PMPPAP) menyerukan pembebasan pajak setelah mengalami kerugian hingga P16 miliar atau Rp4,7 triliun sejak pandemi Covid-19 tahun lalu.

Sekretaris PMPPAP Josabeth Alonso mengatakan sektor usaha produksi film hampir tidak beroperasi sejak Covid-19 merebak pada Maret 2020. Menurutnya, situasi itu berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya ketika sineas banyak memproduksi film.

"Pada 2019, industri hiburan, khususnya film, bisa menghasilkan pendapatan sebesar P13 miliar untuk negara," katanya ketika berdialog dengan Senat, di Manila, seperti dikutip Rabu (19/5/2021).

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Alonso mengatakan PMPPAP telah berupaya menjaga sektor perfilman di Filipina tetap produktif ketika masa pandemi datang, tetapi upaya ini tidak berhasil.

Festival Film Metro Manila tahun lalu, lanjutnya, merupakan 'kegagalan' karena hanya mendatangkan penerimaan P25 juta atau Rp7,4 miliar, jauh dibandingkan dengan P1 miliar atau Rp296,4 miliar pada 2019.

Dengan situasi tersebut, menurut Alonso, pelaku perfilman membutuhkan pembebasan pajak agar dapat bertahan. Alasannya, saat ini mereka harus tetap membayar pajak penghasilan, pajak hiburan, dan pajak lainnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Selain soal kerugian dan pajak yang harus mereka bayar, PMPPAP juga mencatat biaya produksi film meningkat menjadi sekitar 40% karena mereka harus mengikuti protokol kesehatan untuk melindungi para pekerja dari risiko penularan Covid-19.

Alonso berharap usulan pembebasan pajak dapat dikabulkan pemerintah. "Industri film di Filipina ini telah mempekerjakan sekitar 300.000 orang. Jadi, permintaan ini perlu diperhatikan," katanya.

Presiden Regal Films Roselle Monterverde kemudian memberikan kesaksian mengenai upayanya mempertahankan perusahaan. Dia menyebut industri film Filipina saat ini tengah berada dalam 'mode bertahan hidup'.

Baca Juga: Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Monterverde juga menyoroti tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang berkontribusi menambah beban pada ongkos produksi film. "Kami seperti merasa ditindas, menyedihkan. Saya sangat blak-blakan tentang itu, dan ini bukan lelucon," ujarnya dilansir inquirer.net. (Bsi)

Topik : filipina, industri film, pembebasan pajak, PPN, covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 10:00 WIB
YUNANI

Ekonomi Belum Sembuh, Dosis Insentif Pajak Ditambah Tahun Depan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Sabtu, 18 September 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax