Berita
Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI
Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Review
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Roadmap Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak Perlu Disiapkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Roadmap Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak Perlu Disiapkan

Researcher DDTC FRA Lenida Ayumi dengan materi paparannya. 

JAKARTA, DDTCNews - DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA) menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan skema kerja sama antara Ditjen Pajak dan penyelenggara marketplace guna meningkatkan kepatuhan UMKM.

Researcher DDTC FRA Lenida Ayumi mengatakan marketplace dapat ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh UMKM. Hanya saja, kebijakan tersebut harus diterapkan secara bertahap. Tahapan implementasi perlu dituangkan dalam peta jalan yang bisa menjadi referensi bagi para stakeholder.

"Kami memberikan catatan bahwa pengembangan skema kerja sama secara bertahap perlu turut menyelaraskan kesiapan pelaku ekosistem digital. Dokumen berbentuk peta jalan bisa menjadi referensi bagi para stakeholder," ujar Ayumi memaparkan rekomendasi pada Policy Note bertajuk Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Pajak yang Hilang dari 2 Sektor Ini Tak Cuma Karena Misinvoicing

Pada tahap pertama, DJP dan penyelenggara marketplace perlu bekerja sama dalam hal rekapitulasi data transaksi. Sebelum dilaksanakan, kebijakan rekapitulasi data transaksi perlu disosialisasikan secara masif kepada setiap UMKM.

Untuk menciptakan consent, rekapitulasi data transaksi harus diawali dengan permintaan persetujuan dari para pelaku UMKM di marketplace. UMKM perlu secara sadar memberikan persetujuan kepada penyedia marketplace untuk merekapitulasi data dan menyerahkannya ke otoritas pajak.

Pada tahap kedua, implementasi rekapitulasi data transaksi perlu dievaluasi secara holistik. Pada tahap ini, pemerintah bisa memulai pilot project penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut pajak (withholding agent) atas wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari marketplace. "Pada pilot project kita menilai efektivitas dan efisiensinya seperti apa," ujar Ayumi.

Baca Juga: Misinvoicing Sektor Perikanan dan Batu Bara, Rp74 T Penerimaan Hilang

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh DDTC FRA, penerapan mekanisme pemungutan/pemotongan pajak oleh penyedia marketplace memang memiliki potensi peningkatan kepatuhan pajak yang amat tinggi.

Meski demikian, penambahan tingkat kepatuhan yang timbul berkat penerapan skema pemungutan/pemotongan pajak sesungguhnya tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan skema rekapitulasi data. Dalam konteks tertentu, penerapan skema pemungutan/pemotongan pajak di marketplace justru memiliki potensi menurunkan nilai kepatuhan pajak.

Selanjutnya, hasil riset menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara marketplace, media sosial, dan platform lainnya yang bersifat substitutif dan bukan komplementer. Artinya, terdapat potensi UMKM akan mengurangi aktivitas bisnisnya di marketplace dan berpindah ke media sosial bila diketahui ada perbedaan perlakuan pajak antara marketplace dan media sosial.

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan peningkatan compliance cost yang harus ditanggung oleh penyedia marketplace bila ditunjuk sebagai withholding agent dan wajib memungut pajak.

Sebagai contoh, ketentuan omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta yang ditetapkan dalam UU HPP berpotensi menyulitkan penyedia marketplace menentukan besaran omzet kena pajak UMKM.

Pasalnya, UMKM menggunakan beberapa marketplace dalam menjalankan kegiatan usahanya. "Withholding agent berpotensi kesulitan untuk mendeteksi dan menghitung omzet riil karena faktanya banyak UMKM yang menggunakan platform lain. Bagaimana menghitung besaran riil penghasilan kena pajak? Bahkan untuk menghitung peredaran brutonya sulit untuk dilakukan," ujar Ayumi.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Bila seluruh faktor dan aspek telah dipertimbangkan serta seluruh prakondisi dapat dipastikan sudah siap, barulah otoritas pajak dapat menunjuk penyedia marketplace sebagai sebagai pemungut/pemotong pajak menggunakan skema Pasal 32A UU KUP.

Implementasi skema pemungutan/pemotongan pajak oleh penyedia marketplace perlu dievaluasi secara terus menerus. "Perlu diiringi dengan evaluasi secara berkala. Bagaimana aktivitasnya? Bagaimana tingkat kepatuhan UMKM sebagai subjek pajak? Bagaimana compliance cost yang ditimbulkan baik dari pelaku UMKM maupun juga penyedia marketplace sebagai withholding agent," ujar Ayumi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh DDTC FRA di atas juga dituangkan secara lebih tajam dalam Policy Note bertajuk Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM. Download Policy Note di Sini.

Baca Juga: Komite Kepatuhan Lengkapi Implementasi CRM Ditjen Pajak


(sap)

Baca Juga: Pengawasan dan Penyuluhan Dijalankan, Penerimaan Pajak Naik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepatuhan pajak, roadmap, penunjukan marketplace, pemotong/pemungut PPN, DDTC FRA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Desember 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

CTAS Bikin Biaya Kepatuhan Pajak Lebih Murah, Ini Kata Wamenkeu

Rabu, 28 Desember 2022 | 12:07 WIB
KEPPRES 25/2022

RPP Tarif Pemotongan PPh 21 Disusun, Sederhanakan Administrasi Pajak

Selasa, 27 Desember 2022 | 13:00 WIB
TAJUK PAJAK

Pihak Ketiga dalam Pajak

Selasa, 27 Desember 2022 | 12:45 WIB
RESENSI BUKU

Mengulas Implementasi Cooperative Compliance di Beberapa Negara

berita pilihan

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Selepas Natal dan Tahun Baru, Tingkat Inflasi Masih Tembus 5%

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Rabu, 01 Februari 2023 | 13:14 WIB
UNIVERSITAS TRILOGI

Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi CHA: Triyono Martanto Ingin Pangkas Backlog Sengketa Pajak

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Awas Kena Sanksi, Begini Contoh Faktur Pajak yang Terlambat Dibuat

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Tagih Tunggakan Pajak, Saldo Rekening WP Dipindahbukukan ke Kas Negara