KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ribuan Pengaduan Konsumen Diterima Kemendag, Didominasi e-Commerce

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Juli 2022 | 11:00 WIB
Ribuan Pengaduan Konsumen Diterima Kemendag, Didominasi e-Commerce

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja daring di salah satu situs belanja daring di Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menerima 3.692 pengaduan konsumen sepanjang semester I/2022. Menariknya, sebanyak 86,1% di antaranya berasal dari konsumen sektor niaga elektronik alias e-commerce.

Dirjen PKTN Veri Anggrijono menilai tingginya angka pengaduan dari sektor e-commerce menunjukkan makin banyaknya masyarakat pengguna platform belanja daring ini. Kenaikan jumlah secara signifikan memang terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda, dengan pergeseran pola belanja dari offline ke online.

"Penyelesaian pengaduan konsumen menjadi priroitas kami sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen," ujar Veri dikutip dari siaran pers Kemendag, Jumat (8/7/2022).

Baca Juga:
Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Bila diperinci, pengaduan dari sektor e-commerce mencakup sektor makanan dan minuman, jasa keuangan, jasa transportasi, pariwisata, dan elektronika/kendaraan bermotor.

Kemudian, jenis pengaduan yang disampaikan konsumen pun beragam. Veri mengungkapkan pengaduan yang masuk paling banyak berupa pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau rusak, barang tidak diterima konsumen, pembatalan sepihak oleh pelaku usaha, waktu kedatangan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, hingga persoalan pengembalian dana alias refund.

Selain itu, pengaduan yang masuk juga mencakup perkara penambahan (top up) saldo dan penggunaan aplikasi platform atau media sosial.

Baca Juga:
Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

"Sebanyak 99,8% atau 3.687 pengaduan telah diselesaikan dan 5 sedang diproses," kata Veri.

Dalam merespons setiap pengaduan yang masuk, Veri menambahkan, Kemendag menunggu kelengkapan data, menganalisis dokumen, mengklarifikasi, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan antara dokumen dan pelaku usaha.

Sebagai informasi tambahan, sepanjang Januari-Juni 2022 aplikasi Whatsapp menjadi saluran layanan pengaduan konsumen yang paling banyak digunakan. Sebanyak 3.116 pengaduan disampaikan melalui Whatsapp, 34 pengaduan lewat telepon, 6 pengaduan disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Kemendag, dan 1 pengaduan lewat surat. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Kamis, 16 Mei 2024 | 18:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Bappebti Rilis Rating Pialang Berjangka Periode Januari-Maret 2024

Kamis, 16 Mei 2024 | 09:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Waspadai Dinamika Ekonomi Global terhadap Perdagangan RI, Ini Kata BKF

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei