Rust Conference 2026 Tutup Sesi dengan Sorotan pada Procedural Law

RUST, DDTCNews – Di tengah makin beragamnya instrumen pajak unilateral, sesi penutup Rust Conference 2026 menggarisbawahi satu isu yang kerap kali luput dari sorotan, yaitu procedural law. Bukan hanya soal siapa berhak memungut pajak, tetapi juga bagaimana negara memastikan wajib pajak memperoleh kepastian melalui mekanisme administratif yang transparan dan terukur.

Dalam pemaparan peserta dari Nigeria, advance ruling ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mengurangi sengketa sejak awal. UU pajak Nigeria menetapkan permohonan tertulis yang memuat transaksi, dasar hukum, dan kebutuhan kepastian, lalu mewajibkan otoritas merespons dalam 21 hari dengan ruling atau penolakan beralasan.

Ketentuan ruling itu bersifat spesifik pada fakta dan hanya mengikat otoritas serta pemohon untuk transaksi tertentu. Namun, perlindungan itu tidak mutlak. Sebab, ruling juga dapat gugur bila hukum berubah, asumsi tidak terpenuhi, atau fakta material berbeda dari yang diajukan.

Pembicara juga menyoroti tantangan implementasi yang nyata. Tak adanya format baku permohonan, risiko bottleneck administratif, serta ketiadaan aturan publikasi ruling yang dianonimkan membuat mekanisme ini berpotensi tidak optimal jika tidak ditopang infrastruktur prosedural yang memadai.

Transparansi Lintas Batas

Dari perspektif Uni Eropa, mekanisme VAT Cross Border Rulings menunjukkan bagaimana prosedur dapat dirancang untuk transaksi lintas negara yang kompleks. Wajib pajak yang merencanakan transaksi antarnegara peserta dapat meminta ruling di negara tempat mereka terdaftar untuk VAT dengan mengikuti syarat di tiap-tiap yurisdiksi.

Mekanisme tersebut relevan bagi negara-negara yang menghadapi transaksi multiyurisdiksi karena memberi ruang koordinasi sejak tahap perencanaan. Namun, cakupannya tetap bergantung pada partisipasi negara terkait dan desain prosedur domestik yang menjadi pintu masuk utamanya.

Keterangan foto: Prof. Luis Eduardo Schoueri, Professor of Tax Law at the University of Sao Paulo Law School, Brazil, memberikan tanggapan dan diskusi di Rust Conference 2026.

Pelajaran lain datang dari praktik di Kroasia. Sumber aturan EOI untuk VAT dan DST tidak seragam. Dalam hal ini terdapat treaty yang sempit, ada pula yang luas, bahkan ada yang diperluas melalui protokol. Karena itu, akses informasi pajak lintas batas tetap membutuhkan analisis per perjanjian pajak (tax treaty).

Menuju Desain yang Efektif

Sesi penutup ini memperlihatkan benang merah yang sama: prosedur bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari arsitektur keadilan pajak. Tanpa prosedur yang jelas, aturan materiil yang ambisius mudah berubah menjadi sumber ketidakpastian dan sengketa.

Karena itu, gagasan seperti digitalisasi proses, unit ruling khusus, dan publikasi keputusan yang dianonimkan menjadi penting untuk mendorong konsistensi dan akuntabilitas.

Dalam konteks pajak internasional, kepastian hukum ternyata sangat bergantung pada kualitas prosedur yang mengiringinya. Perhatian pada procedural law menjadi syarat agar kebijakan tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik.

Seiring dengan terus berkembangnya aktivitas ekonomi lintas negara, interaksi antara pajak tidak langsung dan hukum perjanjian internasional menjadi semakin penting.

Selama ini, pembagian hak pemajakan untuk pajak langsung telah lama diatur melalui perjanjian pajak bilateral. Namun demikian, mekanisme serupa untuk VAT, GST, dan DST masih bersifat terfragmentasi.

Sebagai informasi, acara ditutup oleh Prof. Michael Lang, selaku penyelenggara dan perwakilan komite Rust Conference 2026. Rust Conference 2027 selanjutnya akan digelar di Rust, Austria pada 1–3 Juli 2027 dengan tema Tax Secrecy vs. Freedom of Tax Information. (rig)

*Artikel ini merupakan hasil reportase Senior Specialist of DDTC Consulting Dawud A. Q Lubis dan Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Abiyoga S. Wiyanto.