Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Resmi Terbit, PP Baru Pembentukan Bank Tanah

A+
A-
4
A+
A-
4
Resmi Terbit, PP Baru Pembentukan Bank Tanah

Salinan PP 64/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terbaru yang menjadi landasan pembentukan Bank Tanah sesuai dengan amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Beleid yang dimaksud adalah PP 64/2021. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan Bank Tanah adalah badan khusus atau sui generis yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan secara khusus diberi kewenangan untuk mengelola tanah.

"Bank Tanah diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria," bunyi Pasal 2 ayat (2), dikutip pada Kamis (6/5/2021).

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Bank Tanah bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui Komite Bank Tanah. Komite Bank Tanah sendiri adalah komite yang mengemban tugas untuk menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) PP 64/2021, Menteri ATR/BPN ditetapkan sebagai ketua sekaligus merangkap anggota Komite Bank Tanah. Selain Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR juga ditunjuk sebagai anggota Komite Bank Tanah.

Merujuk pada bagian penjelasan PP 64/2021, pemerintah mengutip Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menegaskan sudah diberikannya pengaturan yang jelas mengenai pertanahan.

Baca Juga: Penjelasan BKF Soal Realisasi Investasi Kuartal II/2021 Tumbuh 16%

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tanah di wilayah kedaulatan Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, hingga hari ini, masih banyak tanah terlantar yang tidak jelas pemanfaatannya. Tanah-tanah ini cenderung dimanfaatkan sebagai objek spekulasi.

Oleh karena itu, pemerintah pusat memandang perlu ada pembenahan pada sektor agraria, terutama pertanahan, guna meningkatkan pengelolaan tanah untuk kepentingan sosial, pembangunan, kepentingan umum, dan sebagainya.

"UU 11/2020 ... diharapkan mampu menjawab sejumlah permasalahan serta melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan memberikan landasan hukum bagi kelembagaan Bank Tanah di Indonesia sebagai salah satu upaya reforma agraria dan peningkatan tata kelola pertanahan di Indonesia serta usaha penciptaan lapangan kerja," bunyi bagian penjelasan PP 64/2021. (kaw)

Baca Juga: Perkembangan Tarif PPh Badan di Indonesia

Topik : PP 64/2021, UU Cipta Kerja, Bank Tanah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 31 Maret 2021 | 14:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Sanksi Administrasi Pajak, Ini Usulan Pakar

Rabu, 31 Maret 2021 | 13:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pajak PMSE, DJP Bakal Terus Kembangkan Ketentuan

Rabu, 31 Maret 2021 | 12:45 WIB
PPH BUNGA OBLIGASI

Lagi Digodok, PP Penyesuaian Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri

Rabu, 31 Maret 2021 | 11:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mudahkan Wajib Pajak, DJP Komitmen Terus Kembangkan IT

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler