Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Resign Kerja dan Jadi Pengusaha, WP Ini Dapat SP2DK dari Kantor Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Resign Kerja dan Jadi Pengusaha, WP Ini Dapat SP2DK dari Kantor Pajak

Ilustrasi.

SUMBAWA, DDTCNews - Seorang wajib pajak usahawan di Sumbawa Barat mendapat kunjungan dari petugas KPP Pratama Sumbawa Besar. Usut punya usut, kunjungan petugas pajak ini menindaklanjuti Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang belum direspons oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), SP2DK dikirim kepada alamat wajib pajak orang pribadi untuk meminta penjelasan dan konfirmasi atas temuan dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Dalam kasus ini, wajib pajak yang bersangkutan diketahui belum memenuhi sejumlah kewajiban perpajakannya terkait dengan usaha yang dijalankannya.

"Saya pikir sudah tidak memiliki kewajiban pajak sejak berhenti bekerja di perusahaan [dan beralih menjadi usahawan]. Setelah ini saya akan langsung ke kantor pajak untuk menuntaskan kewajiban pajak saya," ujar wajib pajak yang didatangi oleh petugas KPP Pratama Sumbawa Besar, dilansir pajak.go.id, Sabtu (11/6/2022).

Baca Juga: WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Account representative (AR) KPP Pratama Sumbawa Besar Firman Syah menekankan bahwa SP2DK merupakan sarana pengawasan yang dijalankan otoritas terhadap wajib pajak dalam sistem self-assessment. Dia berharap melalui kunjungan ini wajib pajak bisa lebih patuh dan memahami kewajiban perpajakannya.

Dalam kesempatan yang sama, petugas juga memanfaatkan momentum untuk menjelaskan tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS, ujarnya, merupakan salah satu kebijakan yang diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela," imbuh Firman.

Baca Juga: Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

Di akhir kunjungan, petugas tak lupa mengucapkan terima kasih atas kontribusi wajib pajak dan meminta dukungannya untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan tidak memberikan atau menjanjikan hal dalam bentuk apapun kepada petugas pajak.

Sebagai tambahan informasi, SP2DK adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk meminta keterangan dari wajib pajak dan menjaga kepatuhan.

Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk melaksanakan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK).

Baca Juga: DJP Makin Leluasa Awasi WP, Muncul Wacana Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak

P2DK dilakukan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan atau belum terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Bila wajib pajak menerima SP2DK dari KPP, wajib pajak sebaiknya memberikan penjelasan atas data pada SP2DK tersebut.

Bila dalam laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) disimpulkan wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas SP2DK, wajib pajak bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. (sap)

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP
Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, basis data, rasio pajak, SP2DK, KP2KP, penyuluhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PURWOKERTO

Utang Pajak Tembus Rp5 Miliar, KPP Sita Mobil Hingga Rekening Milik WP

Selasa, 02 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KP2KP PINRANG

Sisir Kedai-Kedai Kekinian, Petugas Pajak Cek Omzet Hingga Biaya Usaha

Selasa, 02 Agustus 2022 | 14:47 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Terima Data Rekening Wajib Pajak, DJP Optimalkan Pengawasan Kepatuhan

Senin, 01 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA MADYA DENPASAR

Muncul Data Pemicu di Sistem, KPP Kirim Petugas Cek Kepatuhan Usaha WP

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober