Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

Perdana Menteri Inggris Liz Truss. (foto: gulfbusiness.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Rencana kebijakan relaksasi pajak yang diusung Perdana Menteri Inggris Liz Truss mendapatkan sorotan dari pemerintah AS dan Jerman lantaran dipandang dapat memperburuk inflasi.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo menilai kebijakan fiskal ekspansif melalui pemangkasan tarif pajak dan peningkatan belanja bukan merupakan cara yang tepat untuk menekan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tampaknya pemerintahan Inggris saat ini tidak benar-benar serius dalam menangani angka inflasi," katanya, dikutip pada Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Senada, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut pemerintah Jerman tidak akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif sebagaimana yang direncanakan oleh Inggris.

Sementara itu, Truss menjelaskan relaksasi pajak diperlukan untuk menekan inflasi dan mengurangi beban pajak yang ditanggung rumah tangga dan pelaku usaha. Terlebih, beban masyarakat di tengah tren kenaikan harga energi juga terus meningkat.

"Sebagai perdana menteri, saya siap mengambil kebijakan dan sulit. Bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana kami menggerakkan perekonomian," ujarnya seperti dilansir cnbc.com.

Baca Juga: WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Sebagai informasi, pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan akan memberikan stimulus besar-besaran melalui relaksasi pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga GBP45 miliar atau Rp740,5 triliun.

Secara lebih terperinci, pemerintah bakal membatalkan kebijakan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%. Inggris juga menurunkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%. Tarif terendah PPh orang pribadi juga diturunkan dari 20% menjadi 19%.

Pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dalam kawasan tersebut, investor dapat membeli tanah atau bangunan tanpa harus membayar bea (stamp duty) sebagaimana yang berlaku di luar kawasan ekonomi khusus.

Baca Juga: BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Selain itu, bea atas pembelian rumah juga direlaksasi. Nilai jual tidak kena pajak diputuskan naik dari GBP125.000 menjadi GBP250.000. Inggris juga memberikan relaksasi khusus bagi keluarga yang baru pertama kali membeli rumah. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, as, jerman, pajak, pajak internasional, insentif pajak, inflasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Rabu, 30 November 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma

Rabu, 30 November 2022 | 14:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Rabu, 30 November 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

2023 Bakal Lebih Menantang, Jokowi Minta Pertumbuhan Ekonomi Dijaga

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:31 WIB
KINERJA FISKAL

Di Depan Jokowi, Menkeu Pastikan Penurunan Defisit Dilakukan Hati-Hati

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda