Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Regulasi PPN Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Regulasi PPN Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam Webinar bertajuk 'Arah dan Aspek Reformasi PPN di Indonesia', Selasa (4/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah dinilai perlu untuk meninjau ulang regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan peran dan tantangan pemungutan PPN saat ini menjadi semakin penting di tengah perubahan ekonomi yang mengarah ke era digital.

"Topik PPN menjadi relevan untuk dibahas saat ini karena terus meningkatnya kontribusi PPN kepada total penerimaan pajak," katanya dalam acara webinar bertajuk 'Arah dan Aspek Reformasi PPN di Indonesia', Selasa (4/8/2020).

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Bukan tanpa sebab, PPN perlu ditinjau ulang. Menurut Bawono, tantangan Indonesia dalam menjamin penerimaan optimal makin berat. Misal, adanya dampak ekonomi dari Covid-19 dan perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digital.

Di sisi lain, pungutan PPN merupakan salah satu pos penerimaan yang relatif stabil meski perekonomian tengah menghadapi tekanan. Adapun kontribusi PPN saat ini terhadap total penerimaan pajak mencapai sekitar 40%.

"Jadi saat terjadi krisis seperti saat ini maka perlu melihat pos penerimaan mana saja yang bisa diandalkan, kemudian untuk pulih dari krisis juga ada baiknya pemerintah meninjau kembali UU PPN," papar Bawono.

Baca Juga: Makin Sengit! Komisi Eropa Resmi Ajukan Banding Sengketa Pajak Apple

Selain itu, Bawono menilai penataan regulasi juga diperlukan untuk mengikis tax gap dari pungutan PPN. Dengan kata lain, penerimaan PPN saat ini masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, perubahan dan peninjauan regulasi PPN menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan. Selain menjawab tantangan ekonomi saat ini, penataan regulasi PPN juga untuk kepentingan dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan negara.

“Aspek lain yang tidak kalah penting ialah bagaimana sistem PPN dapat memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan sengketa. Jadi penting menata kembali aspek kebijakan dan administrasi dari PPN,” tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Pengobatan Corona Harus Sesuai Standar Kemenkes

Selain itu, lanjut Bawono, desain sistem PPN yang selaras dengan perkembangan model bisnis dan digitalisasi juga penting dalam rangka prinsip netralitas. Adapun pemerintah saat ini sudah menerbitkan peraturan terkait dengan pemungutan PPN produk digital yang diatur dalam PMK 48/2020.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Priandhita Sukowidyanti Asmoro mengatakan ruang penataan regulasi PPN sebenarnya sudah tercermin dalam Penjelasan Umum UU No.42/2009 tentang tujuan perubahan UU PPN. Salah satunya tentang mengurangi distorsi dalam kegiatan ekonomi.

“Jadi perlu dilakukan reformasi untuk tingkatkan kepastian hukum dan adanya pergeseran proses bisnis, misalnya dikotomi usaha konvensional dan digital yang menimbulkan ketidakpastian hukum," katanya. (rig)

Baca Juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?

Topik : webinar series, insentif pajak, covid-19, PPN, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

frank

Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:52 WIB
PMK 48/2020 ini apakah juga berlaku untuk industri hotel & travel terutama jika provider diluar negeri, misalkan airline asal Singapura yang beroperasi di Indonesia, tentu saja sistem server nya berada di Singapura, termasuk asal airline nya, atau juga pemesanan hotel diluar negeri, karena hotel ber ... Baca lebih lanjut

Estu Kresnha

Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
Langkah-langkah reformasi penerapan PPN bisa mulai dipertimbangkan, terlebih PPN dianggap sebagai penyumbang penerimaan negara yang lebih stabil di saat krisis seperti sekarang ini. Reformasi bisa mempertimbangkan aspek administrasi pajak dan kebijakan pajak PPN. Mulai berlakunya PPN PMSE saya rasa ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 15:23 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 25 September 2020 | 15:15 WIB
KINERJA APBN
Jum'at, 25 September 2020 | 14:35 WIB
INDUSTRI OTOMOTIF
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK