KEBIJAKAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Muhamad Wildan | Jumat, 24 Juni 2022 | 16:30 WIB
Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan sudah mencapai Rp200,75 triliun hingga Mei 2022, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sejumlah Rp191,57 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan simpanan pemda di perbankan yang meningkat dikarenakan realisasi belanja pemda yang lambat. Untuk itu, ia berharap pemda segera mencairkan belanjanya.

"Oleh karena [pencairan] belanja di daerah mengalami kontraksi, transfer [dari pusat ke daerah] berhenti jadi dana pemda yang ada di perbankan. Hampir semua daerah memiliki dana di perbankan," katanya, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, saldo pemda tertinggi berada di wilayah Jawa Timur senilai Rp25,84 triliun, sedangkan saldo pemda terendah berada di wilayah Sulawesi Barat sejumlah Rp1,15 triliun.

Belanja daerah per Mei 2022 tercatat hanya Rp241,15 triliun atau turun 9,4% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Seluruh jenis belanja mulai dari belanja pegawai hingga belanja perlindungan sosial kompak mengalami kontraksi. Realisasi belanja perlindungan sosial hanya Rp2,42 triliun atau turun 2,42% dibandingkan dengan realisasi pada Mei 2021.

Baca Juga:
Awasi BKC Ilegal, DJBC Sudah Lakukan 6.000 Penindakan selama Kuartal I

"Ini yang menjadi persoalan. APBD belum mendorong pemulihan ekonomi, sama seperti pusat. Kita merasa bahwa belanja masih belum sepenuhnya terealisasi," ujar Sri Mulyani.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menyebut terdapat pemda-pemda tertentu yang terindikasi menempatkan dana APBD di bank untuk mendapat tambahan pendapatan dari bunga.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni pun mendorong pemda untuk segera membelanjakan dananya guna mendorong perekonomian daerah.

"Agar perekonomian ini bisa segera diperbaiki dan kondisi di daerah makin membaik, anggaran ini tidak disimpan, tetapi segera dibelanjakan," sebut Fatoni beberapa waktu yang lalu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi