Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak

0
0

SINGARAJA, DDTCNews—Puluhan hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, diketahui tidak pernah membayar pajak, menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, atas pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Menariknya, puluhan hotel dan restoran itu tidak membayar pajak karena Pemkab Buleleng tidak menetapkannya sebagai wajib pajak (WP). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), BPK mencatat ada 641 hotel yang harus dipungut pajak.

Namun dari jumlah itu, sebanyak 29 hotel tidak dipungut pajak karena belum ditetapkan sebagai WP, sehingga hotel tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Begitu pula pada pajak restoran. Dari 424 restoran, 13 restoran belum ditetapkan sebagai WP.

Baca Juga: Gali Pajak, Izin Bersyarat bagi Hotel dan Restoran Disiapkan

“Ini aneh, bagaimana bisa mendapatkan izin operasional. Padahal syarat pengajuan izin itu harus ada NPWP. Ini salahnya di mana? OPD yang mengurus izinnya, atau OPD yang mengurus pajaknya?”  kata Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, Senin (10/6) di Gedung DPRD Buleleng.

Putu berbicara kepada pers seusai pembahasan hasil audit BPK. Pembahasan tersebut melibatkan gabungan komisi dengan tim ahli DPRD Buleleng. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Dari pembahasan tersebut terungkap pula, pajak yang tidak dipungut dari 29 hotel dan 13 restoran itu memengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Target PAD pada 2018 ditetapkan sebesar Rp376 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp335 miliar atau 89,6%.

Baca Juga: Awasi Setoran Pajak, Petugas Tongkrongi Hotel dan Restoran

Melesetnya capaian terget PAD tersebut juga dipengaruhi tidak intensifnya penagihan piutang pajak daerah. Piutang ini meningkat dari Rp71 miliar menjadi Rp76 miliar atau naik 6,93%. Tunggakan paling tinggi dari piutang PBB Rp71 miliar, lalu pajak hotel Rp2 miliar, dan pajak restoran Rp 1,5 miliar.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna seusai memimpin rapat mengaku telah menyusun jadwal untuk membahas  lebih lanjut temuan tersebut dengan eksekutif. “Temuan memang harus diakui dan dilaksanakan oleh eksekutif untuk perbaikan, agar tidak terulang kembali,” tegasnya.

Secara terpisah, seperti dilansir nusabali.com, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Putu Artawan menyebut pihaknya tidak memiliki data terkait dengan hotel dan restoran yang belum memiliki izin.

Baca Juga: Genjot Pajak Restoran, Alat Perekam Mulai Dipasang

Selama ini, tupoksi BPMPPTSP Buleleng hanya memberikan pelayanan secara administrasi untuk pengurusan izin. “Kalau kami, sifatnya siapa yang memohon izin, kami lakukan kajian dan pengecekan ke lapangan, jika memenuhi syarat izin kami keluarkan,” jelasnya. (Bsi)

Namun dari jumlah itu, sebanyak 29 hotel tidak dipungut pajak karena belum ditetapkan sebagai WP, sehingga hotel tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Begitu pula pada pajak restoran. Dari 424 restoran, 13 restoran belum ditetapkan sebagai WP.

Baca Juga: Gali Pajak, Izin Bersyarat bagi Hotel dan Restoran Disiapkan

“Ini aneh, bagaimana bisa mendapatkan izin operasional. Padahal syarat pengajuan izin itu harus ada NPWP. Ini salahnya di mana? OPD yang mengurus izinnya, atau OPD yang mengurus pajaknya?”  kata Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, Senin (10/6) di Gedung DPRD Buleleng.

Putu berbicara kepada pers seusai pembahasan hasil audit BPK. Pembahasan tersebut melibatkan gabungan komisi dengan tim ahli DPRD Buleleng. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Dari pembahasan tersebut terungkap pula, pajak yang tidak dipungut dari 29 hotel dan 13 restoran itu memengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Target PAD pada 2018 ditetapkan sebesar Rp376 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp335 miliar atau 89,6%.

Baca Juga: Awasi Setoran Pajak, Petugas Tongkrongi Hotel dan Restoran

Melesetnya capaian terget PAD tersebut juga dipengaruhi tidak intensifnya penagihan piutang pajak daerah. Piutang ini meningkat dari Rp71 miliar menjadi Rp76 miliar atau naik 6,93%. Tunggakan paling tinggi dari piutang PBB Rp71 miliar, lalu pajak hotel Rp2 miliar, dan pajak restoran Rp 1,5 miliar.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna seusai memimpin rapat mengaku telah menyusun jadwal untuk membahas  lebih lanjut temuan tersebut dengan eksekutif. “Temuan memang harus diakui dan dilaksanakan oleh eksekutif untuk perbaikan, agar tidak terulang kembali,” tegasnya.

Secara terpisah, seperti dilansir nusabali.com, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Putu Artawan menyebut pihaknya tidak memiliki data terkait dengan hotel dan restoran yang belum memiliki izin.

Baca Juga: Genjot Pajak Restoran, Alat Perekam Mulai Dipasang

Selama ini, tupoksi BPMPPTSP Buleleng hanya memberikan pelayanan secara administrasi untuk pengurusan izin. “Kalau kami, sifatnya siapa yang memohon izin, kami lakukan kajian dan pengecekan ke lapangan, jika memenuhi syarat izin kami keluarkan,” jelasnya. (Bsi)

Topik : kabupaten buleleng, pajak hotel, pajak restoran, audit BPK
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG