Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak

SINGARAJA, DDTCNews—Puluhan hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, diketahui tidak pernah membayar pajak, menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, atas pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Menariknya, puluhan hotel dan restoran itu tidak membayar pajak karena Pemkab Buleleng tidak menetapkannya sebagai wajib pajak (WP). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), BPK mencatat ada 641 hotel yang harus dipungut pajak.

Namun dari jumlah itu, sebanyak 29 hotel tidak dipungut pajak karena belum ditetapkan sebagai WP, sehingga hotel tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Begitu pula pada pajak restoran. Dari 424 restoran, 13 restoran belum ditetapkan sebagai WP.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Lebih Dari Rp2 Miliar, Sebagian Berpotensi Diputihkan

“Ini aneh, bagaimana bisa mendapatkan izin operasional. Padahal syarat pengajuan izin itu harus ada NPWP. Ini salahnya di mana? OPD yang mengurus izinnya, atau OPD yang mengurus pajaknya?” kata Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, Senin (10/6) di Gedung DPRD Buleleng.

Putu berbicara kepada pers seusai pembahasan hasil audit BPK. Pembahasan tersebut melibatkan gabungan komisi dengan tim ahli DPRD Buleleng. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Dari pembahasan tersebut terungkap pula, pajak yang tidak dipungut dari 29 hotel dan 13 restoran itu memengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Target PAD pada 2018 ditetapkan sebesar Rp376 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp335 miliar atau 89,6%.

Baca Juga: Setoran PAD Meleset, Pemkab Ini Diminta Kejar Penunggak Pajak

Melesetnya capaian terget PAD tersebut juga dipengaruhi tidak intensifnya penagihan piutang pajak daerah. Piutang ini meningkat dari Rp71 miliar menjadi Rp76 miliar atau naik 6,93%. Tunggakan paling tinggi dari piutang PBB Rp71 miliar, lalu pajak hotel Rp2 miliar, dan pajak restoran Rp 1,5 miliar.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna seusai memimpin rapat mengaku telah menyusun jadwal untuk membahas lebih lanjut temuan tersebut dengan eksekutif. “Temuan memang harus diakui dan dilaksanakan oleh eksekutif untuk perbaikan, agar tidak terulang kembali,” tegasnya.

Secara terpisah, seperti dilansir nusabali.com, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Putu Artawan menyebut pihaknya tidak memiliki data terkait dengan hotel dan restoran yang belum memiliki izin.

Baca Juga: Puluhan Hotel Tutup, Setoran Pajak Hotel Anjlok 80%

Selama ini, tupoksi BPMPPTSP Buleleng hanya memberikan pelayanan secara administrasi untuk pengurusan izin. “Kalau kami, sifatnya siapa yang memohon izin, kami lakukan kajian dan pengecekan ke lapangan, jika memenuhi syarat izin kami keluarkan,” jelasnya. (Bsi)

Topik : kabupaten buleleng, pajak hotel, pajak restoran, audit BPK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 April 2020 | 07:00 WIB
KABUPATEN REJANG LEBONG
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Minggu, 05 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA PALOPO
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:50 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:23 WIB
KEPABEANAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 12:26 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:29 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:38 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK