APARATUR SIPIL NEGARA

Pulihkan Trust Publik, Ketua Banggar Sarankan Kemenkeu Lakukan Ini

Muhamad Wildan | Jumat, 10 Maret 2023 | 16:30 WIB
Pulihkan Trust Publik, Ketua Banggar Sarankan Kemenkeu Lakukan Ini

Ketua Badan Anggaran Said Abdullah. (foto: Jaka/nr)

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkuat whistleblowing system guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan integritas pegawai.

Said mengatakan whistleblowing system yang kuat akan membuat para pegawai di lingkungan Kemenkeu berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran (fraud). Hal ini juga akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis.

"Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai, termasuk tokoh-tokoh profesional, dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya di DJP," katanya, dikutip pada Jumat (10/3/2023).

Baca Juga:
Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Said menuturkan sorotan publik yang meninggi terhadap Kemenkeu dalam beberapa pekan terakhir perlu dimanfaatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan perbaikan terhadap instansi.

Menurutnya, mayoritas pegawai di Kemenkeu merupakan insan yang berintegritas, amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saja, terdapat segelintir orang yang melanggar integritas dan mencoreng nama baik instansi.

"Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku menteri keuangan untuk berbenah, membersihkan Kemenkeu dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas," ujarnya.

Baca Juga:
Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Said juga meminta Kemenkeu untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi dan memperbaiki sistem yang ada.

Untuk diketahui, publik dihebohkan oleh pelanggaran integritas pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo dan pejabat DJBC Eko Darmanto.

Terkait dengan Rafael, pemeriksaan Itjen Kemenkeu menunjukkan yang bersangkutan tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara benar.

Baca Juga:
Kemenkeu Pangkas Jumlah Aplikasi hingga Separuh, Prosesnya Diperketat

Rafael juga diketahui tidak patuh dalam membayar pajak dan memiliki gaya hidup yang tidak sejalan dengan asas kepantasan sebagai ASN.

Itjen Kemenkeu mengusulkan kepada menteri keuangan untuk memecat Rafael. Kemenkeu juga akan melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak yang diketahui terafiliasi dengan Rafael.

Sementara itu, Eko telah dicopot dari jabatannya. Itjen Kemenkeu melakukan pemeriksaan lanjutan dan berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%