BELGIA

Proposal CbCR Publik Disepakati, Berlaku Efektif Mulai 2024

Redaksi DDTCNews | Jumat, 19 November 2021 | 17:00 WIB
Proposal CbCR Publik Disepakati, Berlaku Efektif Mulai 2024

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Parlemen Eropa akhirnya mengadopsi proposal yang memaksa perusahaan multinasional lebih transparan dalam urusan perpajakan. Hal itu dilakukan melalui laporan per negara yang terbuka untuk publik atau country by country report (CbCR) publik.

Keputusan parlemen tersebut tercapai pada 11 November 2021. Perusahaan global dengan pendapatan tahunan lebih dari €750 juta wajib membuka data seperti angka laba usaha, jumlah karyawan dan pajak yang dibayar dari operasional di negara anggota Uni Eropa.

"Terlepas dari semua kesulitan dan hambatan selama 5 tahun di Dewan Eropa. Kami dengan bangga mengatakan seruan untuk transparansi pajak perusahaan yang lebih besar telah dijawab," kata anggota parlemen dari Austria Evelyn Regner, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga:
Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Selanjutnya, negara anggota memiliki waktu 18 bulan untuk meratifikasi dan mengadopsi proposal CbCR publik menjadi hukum nasional. Perusahaan yang terdampak perubahan kebijakan itu wajib mematuhi ketentuan baru paling cepat pada tahun fiskal 2024.

Sementara itu, anggota parlemen asal Jerman Sven Giegold menuturkan adopsi proposal CbCR publik merupakan hasil kesepakatan politik antara parlemen dan negara anggota.

Awalnya, parlemen mengusulkan perusahaan multinasional yang memenuhi ambang batas untuk tidak hanya membuka data CbCR atas operasi bisnis di negara anggota Uni Eropa dan yurisdiksi yang masuk dalam daftar hitam non-kooperatif dalam urusan perpajakan.

Baca Juga:
Khawatir Ganggu Fiskal Negara, Menkeu Tolak Usul Penangguhan Cukai BBM

Parlemen menghendaki data terperinci juga disajikan untuk aktivitas bisnis perusahaan di luar negara anggota Uni Eropa. Namun, negara anggota menolak proposal tersebut hingga tercapai kesepakatan data terperinci berlaku pada aktivitas bisnis di negara anggota dan data agregat untuk yurisdiksi yang masuk dalam daftar hitam suaka pajak.

"Keputusan tersebut merupakan kompromi yang menyisakan ruang untuk dilakukan perbaikan," tutur Giegold seperti dilansir Tax Notes International.

Untuk diketahui, jalan menuju CbCR publik telah dimulai sejak 2016 saat Komisi Eropa merilis proposal kebijakan. Namun, proses tersebut terhenti karena adanya blokir pembahasan proposal dari beberapa negara anggota seperti Luksemburg, Malta, Austria, Siprus dan Irlandia.

Pembahasan proposal CbcR publik baru mencapai kemajuan pada Juni 2021 saat tercapai kesepakatan informasi adopsi CbCR publik antara Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Pada 28 September 2021, Dewan Uni Eropa menyetujui penerapan proposal CbCR publik. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan