LAPORAN HASIL SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Program Pajak Capres Pengaruhi Pilihan Gen Z dan Milenial dalam Pemilu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 November 2023 | 09:30 WIB
Program Pajak Capres Pengaruhi Pilihan Gen Z dan Milenial dalam Pemilu

Survei Pajak dan Politik DDTCNews

JAKARTA, DDTCNews - Tim pemenangan masing-masing pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak boleh mengabaikan keberadaan pemilih muda. Populasi pemilih muda yang mendominasi daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 bisa menjadi kunci kemenangan masing-masing kontestan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 55% atau sekitar 112 juta pemilih dalam pemilu 2024 adalah penduduk yang rentang usianya masuk generasi Z (17-29 tahun) dan milenial (30-43 tahun).

Perlunya capres-cawapres untuk merangkul pemilih muda juga dikuatkan oleh Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang diterbitkan oleh DDTCNews.

Baca Juga:
Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

Melalui survei yang digelar selama sebulan penuh, 4 September 2023 hingga 4 Oktober 2023, didapatkan statistik yang menunjukkan bahwa rencana agenda atau kebijakan pajak dari masing-masing partai politik (parpol) atau capres ternyata memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu mendatang.

"Mayoritas responden (90,2%) menilai agenda pajak punya pengaruh besar terhadap pilihan politik," sebut Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik yang dirilis oleh DDTCNews pada Selasa (28/11/2023).

Secara menyeluruh, tanpa melihat kelompok umur, sebanyak 46,6% responden menilai agenda pajak 'Sangat Penting' dalam memengaruhi pilihan politik mereka. Sebanyak 43,6% responden lainnya menilai 'Penting' bahwa agenda pajak memengaruhi pilihan politik.

Baca Juga:
Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

Sisanya, sebanyak 8,1% responden memilih 'Netral', 1,5% responden memilih 'Tidak Penting', dan 0,2% responden memilih 'Sangat Tidak Penting'.

Pemilih Muda Jadi Kunci

Ada dua fakta yang perlu digarisbawahi oleh parpol dan tim pemenangan dari masing-masing kandidat capres-cawapres terkait dengan isu pajak.

Baca Juga:
Sri Mulyani Sebut Bantuan Pangan Bukan Bagian dari Perlinsos

Pertama, populasi generasi muda mendominasi struktur pemilih dalam pemilu 2024 nanti. Kedua, agenda pajak menjadi salah satu deal breaker atau penentu bagi pemilih muda dalam memutuskan siapa jagoannya dalam pemilu nanti.

Artinya, masing-masing kandidat capres-cawapres yang berkompetisi dalam pemilu 2024 perlu mematangkan menu atau agenda perpajakannya untuk disodorkan kepada calon pemilih. Populasi generasi Z dan milenial bisa menjadi ranah penentu dalam memenangkan salah satu kandidat.

Jika dibedah sesuai dengan rentang kelompok usia, baik generasi Z, milenial, generasi X, dan baby boomers sama-sama sepakat bahwa agenda pajak yang disodorkan parpol dan capres bisa memengaruhi pilihan politik mereka.

Baca Juga:
Soal BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani dan Risma Beda Persepsi

Secara terperinci, Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews menunjukkan bahwa 90,1% responden yang masuk dalam kelompok generasi Z menganggap agenda pajak bisa memengaruhi pilihan politik mereka (Penting-Sangat Penting). Senada dengan gen Z, sebanyak 90,2% responden milenial sepakat bahwa agenda pajak berpengaruh terhadap pilihan politik mereka (Penting-Sangat Penting).

Di luar kelompok usia muda, fakta statistiknya juga sama. Sebanyak 91,2% responden yang tergolong dalam generasi X dan 81,1% responden baby boomers menilai bahwa agenda pajak yang diusung masing-masing parpol dan capres mampu memengaruhi pilihan politik.

Secara umum, jika dilihat secara menyeluruh tanpa mengotakkan-kotakkan rentang umur, keberadaan agenda atau program pajak yang ditawarkan kandidat pemilu merupakan senjata ampuh untuk menggaet suara bagi calon pemilih. Namun, jika mengingat fakta bahwa DPT didominasi oleh pemilih muda, kampanye-kampanye yang melibatkan program-program pajak perlu digencarkan kepada kelompok ini.

Baca Juga:
Empat Menteri Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Ini Alasan MK

Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian penerbitan Laporan Survei Pajak dan Politik DDTCNews: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak. Untuk mendapatkan naskah laporan secara lengkap, silakan unduh di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 09:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan di e-PSPT, Ada Validasi Data Ini

Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Rabu, 17 April 2024 | 08:27 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Rabu, 17 April 2024 | 08:05 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Ini Aturan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini